TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap eskalasi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
Bupati Inhil Herman, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Tantawi Jauhari, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Eskalasi Karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran Forkopimda dari berbagai daerah di Indonesia.
Rapat koordinasi digelar secara virtual pada Senin (10/8/2026). Sekda Inhil mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait dari Bilik Video Conference Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil.
Dalam pemaparannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107.000 hektare. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah meluasnya wilayah terdampak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat operasi udara melalui Satgas Udara dengan mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mendukung penanganan karhutla.
“Dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” ujar Djamari.
Selain operasi udara, pemerintah juga memperkuat Satgas Darat yang bertugas melakukan penanganan langsung di lapangan, termasuk pemadaman dan pengendalian titik api.
Riau Masuk Enam Provinsi Rawan
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat turut memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi. Terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian utama, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau.
“Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau,” kata Djamari.
Masuknya Riau dalam daftar daerah yang mendapat perhatian khusus menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Sekda Inhil Tantawi Jauhari menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, dunia usaha hingga masyarakat.
“Sinergi semua pihak diperlukan mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran, sehingga dampak karhutla dapat diminimalkan,” ujar Tantawi.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran serta memperkuat koordinasi antarpihak apabila ditemukan titik api.
Tantawi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebiasaan tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca mendukung penyebaran api.
Ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran kepada petugas terkait, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
“Pencegahan jauh lebih penting. Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan kewaspadaan dan kerja sama seluruh pihak, kita dapat menekan risiko serta dampak karhutla di Inhil,” tutup Tantawi.
