Latest Posts

Bawa Energi Positif untuk Organisasi, Prasuyitno Resmi Daftar Calon Ketua PWI Inhil

Thu, 29 Oct 2026 23:04:06 +0700

TEMBILAHAN- Dengan niat tulus dan komitmen agar lebih baik lagi untuk organisasi tercinta kedepannya, Prasuyitno,.S.H yang saat ini merupakan sekretaris aktif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2023-2026, resmi mendaftar sebagai calon Ketua umum PWI Inhil pada Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke-IV, November mendatang.

Seluruh berkas persyaratan telah dilengkapi dan diserahkan oleh Prasuyitno dengan didampingi tim suksesnya secara resmi kepada Stering Comite (SC) yang dihadiri Ketua SC yakni Maryanto,.S.H, bersama anggotanya. Tampak hadir juga Ketua Panitia Pelaksana Faisal Martinus dan anggota yang lainnya.

Prasuyitno,.S.H yang saat ini menjabat sebagai sekretaris PWI Inhil dan menyatakan sikap untuk maju Konferkab ke-VI PWI Inhil, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, stering comite dan official comite yang telah membuka ruang demokrasi Konferkab ke-VI PWI Inhil.

"Kepada SC, OC, dan Panitia Pelaksana Konferkab ke-VI PWI Inhil kami mengucapkan terimakasih karena sudah memberikan ruang demokrasi yang begitu transparan sehingga kami bisa ikut serta dalam agenda resmi 3 tahunan ini," ungkap Prasuyitno.

Konferkab ke-VI PWI Inhil merupakan agenda penting yang akan digelar setiap 3 tahun sekali berdasarkan AD dan ADRT, tentunya dalam rangka rotasi kepemimpinan dan menjadi penanda berakhirnya jabatan Ardiansyah Julor sebagai Ketua PWI Inhil periode 2023-2026.

Selama menjabat periode 2023-2026, Ketua PWI Inhil Ardiansyah Julor dan Sekretaris Prasuyitno serta semua jajaran pengurus, berhasil meciptakan berbagai progam kegiatan positif yang melibatkan banyak Mitra strategis dan berefek ke masyarakat, terutama terjalinnya kerjasama pembangunan informasi konstruktif dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.

Begitu pula dengan pengelolaan administrasi internal dan eksternal disaat menjabat sebagai Sekretaris PWI Inhil, Prasuyitno yang dikenal sebagai sosok yang ramah sukses membawa energi positif untuk kemajuan organisasi profesi wartawan, PWI Inhil khususnya.

Berangkat dari pengalaman kepengurusan PWI Inhil itulah Prasuyitno menyatakan sikap untuk maju ke Konferkab PWI Inhil sesuai jadwal yang akan dilaksanakan pada 9 November 2026 mendatang.

Ketua Stering Comite, Maryanto.,S.H, kepada awak media menyampaikan bahwa telah menerima berkas persyaratan dari Prasuyitno, dan sebelumnya juga menerima dari Calon yang lain.

"Kita sudah terima berkas pendaftaran, dan ada dua yang daftar, semua berkas akan kita verifikasi lebih lanjut sebelum dinyatakan lengkap oleh panitia pelaksana." Tutup Maryanto.

Asap Beracun Rampas Hak Hidup Warga Riau: Penegakan Hukum Korporasi dan Perlindungan Kelompok Rentan Masih Lambat

Thu, 29 Oct 2026 23:02:48 +0700

PEKANBARU – Kualitas udara di Kota Pekanbaru dilaporkan memburuk secara drastis dalam beberapa hari terakhir. Pada 5 Oktober, polusi udara awalnya terdeteksi masuk dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 174 (88,5 µg/m³). Namun, dalam waktu singkat, kondisi ini melonjak tajam hingga pada 7 Oktober mencapai tingkat sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi PM2.5 menembus angka 1132 (642,5 µg/m³). Kondisi buruk tersebut terpantau terus bertahan hingga saat ini tanpa menunjukkan tanda-tanda membaik.

Dampaknya langsung dirasakan warga. Pendidikan terganggu: Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 6-7 Oktober untuk PAUD hingga SMP. Sebanyak 21 puskesmas disiagakan menangani gangguan pernapasan. Penerbangan dan aktivitas publik lain ikut terhambat. Kabut asap ini mencemari udara, mengancam kesehatan, dan menghentikan aktivitas masyarakat.

Meski BPBD memastikan kabut asap di Pekanbaru merupakan kiriman dari luar daerah, tanggung jawab penanganan Karhutla lintas wilayah tetap harus ditegakkan, terutama bagi perusahaan pemilik lahan konsesi sebagai aktor utama.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengungkapkan bahwa sepanjang 1 September hingga 6 Oktober 2026 terdeteksi 4.749 titik panas di Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau yang mayoritas berada di dalam atau dekat konsesi perusahaan. Eko menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan dalih "asap kiriman," karena ribuan titik panas tersebut mencerminkan penderitaan nyata warga akibat polusi udara. Ia menuntut agar keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kecepatan memadamkan api, melainkan dari ketegasan hukum dalam menyeret korporasi pemegang izin yang arealnya terbakar, memulihkan ekosistem gambut, serta mengevaluasi seluruh izin industri ekstraktif penyebab kerusakan lingkungan.

Kondisi ini kembali menguji Akta Perdamaian Citizen Lawsuit (CLS) Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang disahkan sepuluh tahun lalu. Gugatan warga yang digagas Gerakan Riau Melawan Asap mengamanatkan perbaikan tata kelola lingkungan dan perlindungan kesehatan, bukan sekadar respons darurat yang berulang setiap musim kemarau.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tiga pilar kesepakatan damai masih sangat lemah dan cenderung reaktif. Indra Jaya, Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH) menyebutkan, meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan tindakan nyata yang terintegrasi, ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan lahan skala besar nyatanya masih sangat sempit. Selain itu, langkah perlindungan kesehatan seperti penyediaan tempat evakuasi, Rumah Oksigen, hingga kebijakan sekolah daring baru digelar ketika kualitas udara telanjur masuk ke level berbahaya. “Kelemahan ini diperparah oleh buruknya tata kelola dan penegakan hukum di wilayah konsesi perusahaan; terbukti dengan berulangnya bencana karhutla di Riau yang telah menghanguskan 18.582,90 hektare lahan, di mana lebih dari 14.000 hektare di antaranya merupakan ekosistem gambut yang rentan,” Ujar Indra.

Ia menambahkan, penegakan hukum harus menyentuh akar persoalan. Jangan sampai masyarakat kecil yang paling mudah ditindak, sementara tanggung jawab pemegang izin atau pengelola lahan yang wilayahnya terbakar tidak ditelusuri secara serius. ”Setelah api dipadamkan, kawasan terdampak khususnya ekosistem gambut wajib dipulihkan agar tidak kembali menjadi sumber kebakaran.”

Resika Siboro, Staf Advokasi YBLHI-LBH Pekanbaru, menilai lambatnya respons tanggap darurat dan kelalaian mitigasi asap lintas batas pada karhutla 2026 merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah yang merugikan masyarakat luas, terutama kaum perempuan akibat beban domestik ganda. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya tajam menangkap pelaku perorangan, melainkan harus berani menindak tegas dan mencabut izin korporasi yang abai menjaga arealnya agar keselamatan publik tidak terus dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. ”Penegak hukum tidak hanya tajam menangkap pelaku perorangan, melainkan harus berani menindak tegas serta mencabut izin korporasi yang abai menjaga arealnya, agar keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan tidak terus dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak,” ujar Resika.

Ia menambahkan, situasi kedaruratan ini sebenarnya harus dibaca dalam kerangka Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2024 (perubahan atas Pergub No. 9 Tahun 2020) yang telah memandatkan pengendalian karhutla secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran. persoalan utamanya bukanlah ketiadaan regulasi di atas kertas, melainkan absennya tindakan nyata pemerintah di lapangan yang dapat diukur secara konkret serta diawasi langsung oleh publik secara terbuka .

WALHI Riau mendesak pemerintah agar tidak terjebak pada komitmen perlindungan lingkungan yang ambisius di atas kertas, melainkan segera mengambil langkah penegakan hukum secara konkret dan nyata di tingkat tapak. Karena Indonesia sendiri telah berkomitmen mencapai target net sink sebesar 140 juta ton CO2e lewat FOLU Net Sink 2030, di mana Provinsi Riau memegang peran krusial karena mencakup 5,7 juta hektare (65,58%) wilayah intervensi utama, khususnya pada sektor ekosistem gambut. Guna memastikan terget ini tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, diperlukan pengetatan pengawasan wilayah rawan karhutla lintas batas serta menjamin hak kesehatan publik.

Bencana kabut asap beracun ini bukanlah takdir alam, melainkan dampak langsung dari kelalaian sistemis pemerintah dalam mengawasi dan menindak tegas korporasi di tingkat tapak. Pemulihan krisis ekologis tidak akan pernah menyentuh akar persoalan selama pemerintah abai mengevaluasi dan mencabut izin industri ekstraktif perusak hutan, membiarkan pemegang konsesi lepas tangan dari kebakaran lahan, serta terus menunda penyelesaian konflik tenurial yang berkeadilan bagi Masyarakat.

Bupati Inhil Diwakili Asisten III Lepas SMANSAHUL RUN 2026

Wed, 21 Oct 2026 09:21:53 +0700

TEMBILAHAN – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Fadillah, mewakili Bupati Inhil, Herman, menghadiri sekaligus melepas kegiatan SMANSAHUL RUN 2026 di halaman SMAN 1 Tembilahan Hulu, Minggu (23/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tembilahan Hulu, kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta siswa-siswi dari SMAN 1 Tembilahan Hulu dan sekolah lainnya.

Bupati Inhil yang dibacakannya, Fadillah menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa SMANSAHUL RUN tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana mempererat persatuan putra-putri Riau.

“Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempersatukan putra-putri Riau,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mencari dan menggali bibit-bibit potensial yang unggul, sekaligus menyalurkan bakat dan kemampuan generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap potensi generasi muda dapat terus dikembangkan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang berprestasi,” tambahnya.

SMANSAHUL RUN 2026 menempuh rute sepanjang 4,36 kilometer dan menjadi penutup rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 SMANSAHUL.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan sportivitas generasi muda semakin meningkat, sejalan dengan upaya mengembangkan potensi serta bakat peserta didik.

Katerina Susanti Perkuat Peran Kader PKK, Optimalkan 10 Program Pokok hingga Desa dan Kelurahan

Wed, 21 Oct 2026 09:20:36 +0700

Kemuning — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti, menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dalam mendukung pembangunan keluarga dan menyukseskan program pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Kemuning, Selasa 20 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TP PKK Kabupaten Inhil untuk meninjau pelaksanaan program sekaligus memberikan pembinaan kepada pengurus dan kader agar semakin optimal menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Katerina mengajak seluruh kader untuk meningkatkan keaktifan dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK sebagai upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh kader PKK harus semakin aktif dalam menggerakkan 10 Program Pokok PKK, sehingga keberadaan PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, 10 Program Pokok PKK mencakup penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

Katerina juga menyoroti peran Dasawisma sebagai ujung tombak pendataan keluarga sekaligus penggerak pelaksanaan program PKK di lapangan. Melalui optimalisasi peran tersebut, program PKK diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, TP PKK tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan diharapkan semakin memahami tugas dan fungsinya serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus Pokja IV TP PKK Kabupaten Inhil, Ketua TP PKK Kecamatan Kemuning beserta jajaran, serta para Ketua TP PKK desa dan kelurahan se-Kecamatan Kemuning.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kemuning menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Pihaknya berkomitmen meningkatkan kinerja kader serta memperkuat sinergi dengan TP PKK Kabupaten Inhil dalam mendukung program pemerintah daerah.

Bupati Herman Hadiri Pengukuhan Pengurus LAMR Kecamatan Kateman

Mon, 19 Oct 2026 21:55:13 +0700

KATEMAN – Datuk Seri Setia Amanah Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, menyaksikan pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Kateman, Sabtu (17/10/2026). Prosesi tersebut menjadi momentum memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai kemelayuan serta mendukung pembangunan daerah.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan rangkaian simbol adat Melayu. Pemasangan tanjak, penyematan selempang, dan penyerahan keris menjadi tanda pemberian amanah kepada pengurus yang terpilih. Rangkaian acara kemudian dilengkapi dengan prosesi tepuk tepung tawar sebagai ungkapan doa dan restu agar para pengurus dapat menjalankan tugas dengan baik.

Usai prosesi pengukuhan, Datuk Seri Setia Amanah Herman berharap Pengurus LAMR Kecamatan Kateman mampu menjaga, melestarikan, dan mengamalkan nilai-nilai kemelayuan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran negeri.

Menurut Herman, adat Melayu memiliki landasan nilai yang kuat dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Warisan para ulama, umara, dan pendahulu di Bumi Lancang Kuning mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi adab, menjaga persatuan, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.

“Para ulama, umara, dan pendahulu di Bumi Lancang Kuning telah mewariskan kepada kita pentingnya mendahulukan adab dalam berkehidupan dan mengutamakan musyawarah mufakat demi mencapai kemaslahatan umat,” tutur Herman.

Ia menegaskan, prinsip tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menjadikan nilai-nilai adat sebagai landasan dalam bertindak, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai, serta memperkuat kolaborasi dalam menjalankan pembangunan daerah.

“Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan bersama, setiap pemangku kepentingan kami harap duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, sehingga tercipta sinergi yang kokoh antara kita semua dalam membangun negeri,” tambah Herman.

Senada dengan itu, Tokoh Melayu Riau, Rusli Zainal, mengingatkan bahwa LAMR tidak sepatutnya dipandang semata-mata sebagai wadah etnis atau kesukuan. Lebih dari itu, LAMR merupakan lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai adat, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera.

Prosesi pengukuhan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Kabupaten Inhil, Datuk Seri Muammar Ghaddafi, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Inhil, Datuk Seri Asmadi, beserta jajaran pengurus. Diharapkan, kepengurusan LAMR Kecamatan Kateman yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menjaga marwah adat Melayu dan membangun Kabupaten Indragiri Hilir.

Cegah Kanker Serviks Sejak Dini, Ketua TP PKK Inhil Hj. Katerina Susanti Gelar Sosialisasi Sejuta Vaksin HPV

Sun, 18 Oct 2026 17:40:00 +0700

TEMBILAHAN – Sebagai langkah nyata mendukung kesehatan wanita dan upaya pencegahan kanker serviks di Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti, SKM., S.Kep., M.Kes., menggelar Sosialisasi Sejuta Vaksin Human Papillomavirus (HPV).

?Kegiatan yang mengusung tema "Perempuan Sehat, Masa Depan Cerah Tanpa Kanker Serviks" tersebut dipusatkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (15/10/2026). Sosialisasi ini menghadirkan narasumber pakar dari PT Bio Farma secara daring melalui Zoom Meeting.

?Acara dihadiri oleh jajaran Pokja IV TP PKK Kabupaten Inhil, perwakilan organisasi wanita, serta berbagai organisasi profesi se-Kabupaten Indragiri Hilir. Turut hadir mendampingi secara langsung Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, dan Sekretaris Dinkominfops Kabupaten Indragiri Hilir.

?Dalam keterangannya usai kegiatan, Ketua TP PKK Inhil Hj. Katerina Susanti menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuannya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya kanker serviks serta pentingnya tindakan pencegahan melalui vaksinasi HPV sejak dini.

?"Kegiatan ini untuk mengenalkan apa itu kanker serviks dan bagaimana cara mencegahnya dengan vaksinasi. Kami berharap seluruh ibu dan perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat memahami dan melakukan langkah pencegahan sejak dini," ujar.

?Rangkaian kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Katerina Susanti Herman Dorong Pemenuhan Gizi Anak melalui Kampanye B2SA di Inhil

Sun, 18 Oct 2026 17:38:31 +0700

TEMBILAHAN – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti Herman, menghadiri kegiatan Gerakan Kampanye Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Goes to School di SMA Negeri Tuah Gemilang, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak stunting, serta mendorong penerapan pola hidup sehat sejak dini.

Katerina Susanti Herman menegaskan bahwa kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan sangat ditentukan oleh kebiasaan yang dibangun sejak dini.

“Karena itu, mari kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti memilih makanan yang sehat, mengonsumsi pangan yang beragam, memperbanyak makanan bergizi, serta mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi dan tumbuh kembang.

“Sinergi antara TP PKK, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak terkait perlu terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan panen ikan lele hasil budidaya Puskesmas. Ikan lele tersebut kemudian dibagikan kepada anak-anak stunting sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
Pada sesi akhir, kegiatan dilanjutkan dengan pemijatan bagi anak-anak stunting sebagai bagian dari rangkaian pelayanan dalam kegiatan tersebut.

Ketua PMI Inhil Tutup Pelatihan Pembina PMR 2026, Tekankan Pentingnya Pembinaan Generasi Muda

Sun, 18 Oct 2026 17:37:36 +0700

TEMBILAHAN – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti Herman, secara resmi menutup Pelatihan Pembina Palang Merah Remaja (PMR) PMI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Hotel Tembilahan Pratama.

Katerina menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, pelatih, serta peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan dengan penuh disiplin, semangat, dan dedikasi.

Ia mengatakan, Palang Merah Remaja (PMR) merupakan salah satu aset berharga PMI dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan semangat kerelawanan kepada generasi muda sejak dini.

“Keberhasilan pembinaan karakter dan keterampilan anggota PMR di sekolah sangat bergantung pada peran para pembina. Karena itu, pembina diharapkan mampu memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan kepada peserta didik,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pembina perlu menerapkan metode pembinaan yang partisipatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan anak agar kegiatan PMR semakin berkembang serta memberikan manfaat nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Selain itu, Katerina menegaskan pentingnya menanamkan tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.

“Setiap anggota PMR juga harus memahami dan mengamalkan Tri Bakti PMR, yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, serta mempererat persahabatan nasional dan internasional,” tegasnya.

Ia berharap para pembina dapat mendorong anggota PMR menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta membentuk generasi muda yang tangguh, peduli terhadap sesama, dan siap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, galakkan Program Suling atau Subuh Keliling, sebuah gerakan mengajak masyarakat dan ASN untuk salat Subuh berjamaah di Masjid.

Sun, 18 Oct 2026 17:35:28 +0700

INHIL — Masjid Al-Ghulam yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, menjadi lokasi pertama pelaksanaan Suling yang berlangsung Jumat (16/10).

Tampak hadir dalam Suling Perdana, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Inhil, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Baznas Inhil, serta masyarakat setempat.

Harapan Bupati, dengan hadirnya gerakan Suling menjadi sarana peningkatan nilai religius ASN Pemkab Inhil.

“Salat merupakan kewajiban Umat Muslim, jangan pernah dianggap sepele ! Maka, melalui program Suling kita ingin menghidupkan kembali semangat beribadah, khususnya salat Subuh berjamaah di Masjid. Kepada para ASN diharap mengikuti kegiatan secara rutin agar dapat membangun lingkungan kerja yang berlandas keimanan dan ketakwaan,” ujar Bupati Inhil, Herman.

Bupati melanjutkan, momen ini juga menjadi wadah peningkatan silaturahmi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

“Insyaallah kegiatan ini akan dilaksanakan tiap Subuh Jumat, masyarakat pun kami harap ikut memakmurkan masjid agar ukhuwah islamiyah kita semakin erat,” imbuh Herman.

Menambah pengetahuan islami, program Suling di Al Ghulam diisi tausiah agama oleh Ustadz M. Surya As’ad, yang mengajak jemaah bersyukur karena diberi Allah kesempatan melaksanakan subuh berjamaah di Masjid.

“Tidak semua orang mendapat kemudahan untuk bangun pada waktu subuh. Agar konsisten, upayakan melaksanakannya selama 40 hari berturut-turut, sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan keistiqamahan,” tutur Ustadz Surya.

Program Suling juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial untuk masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Inhil bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Inhil.

Serap Aspirasi Warga Sungai Buluh, Bupati Herman Bahas Infrastruktur hingga Pengembangan Kampung Nelayan

Sun, 18 Oct 2026 17:28:40 +0700

INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menyerap langsung aspirasi masyarakat Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir dalam kunjungan kerja pada Kamis (15/10/2026).

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah persoalan mengemuka, di antaranya pembangunan tanggul, harga kelapa, revitalisasi sekolah, serta kebutuhan bantuan alat tangkap dan minyak bagi nelayan. Selain itu, pengembangan Desa Sungai Buluh sebagai calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih turut menjadi perhatian.

Bupati Herman mengatakan, dialog tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung kepada pemerintah daerah. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Dalam diskusi kita pada hari ini, saya berharap adanya masukan dan saran yang bisa kita carikan solusinya bersama guna menunjang kemajuan daerah kita, terutama sekali Desa Sungai Buluh ini,” ujarnya.

Ia mengakui, keterbatasan anggaran serta luasnya wilayah Kabupaten Inhil menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Meski demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya agar masyarakat di seluruh wilayah dapat merasakan manfaat pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Saya memaklumi semua keluh kesah kita. Meski sedikit demi sedikit, namun berkesinambungan, mengingat luasnya wilayah Inhil tentunya kita akan berbagi agar semua merasakan sentuhan pembangunan,” ungkapnya.

Usai berdialog dengan masyarakat, Bupati Herman meninjau sejumlah fasilitas dan lokasi pembangunan di Desa Sungai Buluh. Peninjauan tersebut mencakup lokasi yang direncanakan menjadi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan puskesmas, pengerjaan revitalisasi sekolah, serta tempat penampungan udang.

Desa Sungai Buluh merupakan satu dari tujuh desa di Kabupaten Inhil yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung aktivitas nelayan, memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, serta mendorong pengembangan kawasan perikanan yang produktif dan berdaya saing.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Herman didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Inhil, Sekretaris Dinas Pertanian, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).

Melalui dialog dan peninjauan lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Inhil berupaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus melihat secara langsung kondisi fasilitas di Desa Sungai Buluh sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ketua TP PKK Inhil Ajak Perempuan Lakukan Vaksinasi HPV untuk Cegah Kanker Serviks

Sun, 18 Oct 2026 17:27:09 +0700

TEMBILAHAN – Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Katerina Susanti Herman, mengajak perempuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) sebagai salah satu upaya mencegah kanker serviks.

Ajakan tersebut disampaikan Katerina saat sosialisasi Sejuta Vaksin HPV yang digelar pada Kamis (15/10) pagi di Aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Inhil. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari PT Bio Farma, dr. Nida, yang memberikan pemaparan secara daring.

Dalam sosialisasi tersebut, Katerina menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi dan peningkatan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

Menurutnya, vaksinasi HPV merupakan salah satu langkah penting untuk melindungi diri dari infeksi HPV, yang menjadi penyebab utama kanker leher rahim atau kanker serviks.

“Dengan vaksinasi, kita melindungi diri dari infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker leher rahim atau serviks, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan reproduksi di masa depan,” ungkap Katerina.

Ia menambahkan, vaksinasi HPV merupakan investasi kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, perempuan di Inhil didorong untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan serta memanfaatkan layanan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perempuan yang sehat adalah fondasi keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat menjadi dasar bagi masyarakat yang sejahtera,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Inhil bersama TP PKK berharap kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks semakin meningkat.

Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh informasi mengenai vaksinasi HPV melalui tenaga kesehatan agar pelaksanaannya sesuai dengan usia, kondisi kesehatan, dan rekomendasi medis.

Lepas Kontingen Porseni IGTKI PGRI Inhil, Bunda PAUD Pesan Junjung Sportivitas

Tue, 13 Oct 2026 23:41:32 +0700

TEMBILAHAN – Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Katerina Susanti, secara resmi melepas keberangkatan tim Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Inhil yang akan berkompetisi pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) IGTKI PGRI Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Prosesi pelepasan berlangsung di halaman Kediaman Dinas Bupati Inhil pada Senin (12/10) pagi. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Inhil yang diwakili Kepala Bidang PAUD Marisa Mona, Ketua PP PAUD Safarina Tantawi, serta jajaran pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Katerina Susanti menyampaikan doa dan harapan agar kontingen Inhil dapat menjadikan ajang Porseni ini tidak sekadar tempat bertanding, tetapi juga sebagai wadah kreativitas dan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

"Tampilkanlah potensi yang ada secara maksimal. Namun ingat, harus tetap menjunjung tinggi sportivitas selama berkompetisi dan menjaga nama baik daerah," ujar Bunda PAUD.

Selain berjuang memberikan yang terbaik untuk daerah, para duta pendidikan ini juga diharapkan mampu menyerap dan mengadopsi berbagai praktik baik dari para peserta daerah lain selama kegiatan berlangsung.

"Pelajari praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan PAUD, pengembangan kreativitas guru, serta inovasi pembelajaran. Sehingga ketika kembali nanti, ada pengalaman dan wawasan baru yang dibawa untuk memajukan kualitas pendidikan di Inhil," tambahnya.

Sebanyak 46 orang kontingen asal Inhil—yang terdiri atas 32 peserta dan 14 pendamping—siap bertanding dalam tujuh cabang perlombaan. Cabang yang diperlombakan meliputi bermain sambil bernyanyi, senam fantasi, senam 7 kasih, gerak dan lagu, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), digitalisasi pembelajaran, serta finger painting. (Rls/Red)

JBS FC Juara Sungai Undan Cup 2026 Usai Menang Adu Penalti

Mon, 12 Oct 2026 15:11:11 +0700

SUNGAI UNDAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), yang diwakili Kepala Disparporabud Inhil, H. Qudri Rama Putra, resmi menutup turnamen Sungai Undan Cup 2026, Sabtu (10/10/2026).

JBS FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Pasole FC melalui adu penalti dengan skor 4-2. Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga waktu normal berakhir.

Dalam sambutannya, Qudri mengapresiasi panitia, pemerintah desa, peserta, dan masyarakat yang telah menyukseskan turnamen tersebut. Ia berharap Sungai Undan Cup terus mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas, dan melahirkan pesepak bola berbakat.

“Turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan sportivitas di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Undan, Anton ABD Rakhman, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap turnamen ini terus berlanjut untuk membina generasi muda dan memperkuat persaudaraan antardesa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Sungai Undan Cup 2026. Kami berharap turnamen ini terus berlanjut untuk membina generasi muda, mempererat persaudaraan antardesa, serta menjauhkan generasi muda dari kegiatan negatif.”

Penutupan Sungai Undan Cup 2026 turut dihadiri perwakilan Bupati Tanjung Jabung Barat, Camat Reteh, Kapolsek Reteh, Danramil 07/Reteh, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya.

Melalui turnamen ini, pemerintah dan masyarakat berharap pembinaan sepak bola serta semangat kebersamaan di Kecamatan Reteh terus berkembang.

IWAPI Inhil Dorong Pembentukan Pengurus Ranting dan Pendataan UMKM Perempuan di Setiap Kecamatan

Fri, 09 Oct 2026 23:41:27 +0700

TEMBILAHAN – Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Katerina Susanti Herman, meminta seluruh jajaran pengurus untuk memperkuat kelembagaan hingga tingkat bawah melalui penyusunan kepengurusan di tingkat Ranting (Kecamatan).

Langkah ini dilakukan guna mendorong pengembangan serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan di daerah.

Dalam arahannya, Katerina Susanti Herman menyampaikan bahwa susunan kepengurusan Ranting dapat disesuaikan dengan posisi yang ada, mulai dari 15 hingga 11 pengurus sesuai nama jabatannya. Sementara untuk posisi Wakil Ketua Umum (WKU), jumlahnya tidak diwajibkan lengkap 11 orang, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi ketersediaan pengurus di masing-masing kecamatan.

Ditegaskan pula bahwa kepengurusan IWAPI secara khusus hanya diperuntukkan bagi wanita, sesuai dengan prinsip dasar organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Adapun susunan Surat Keputusan (SK) dan Program Kerja IWAPI Kabupaten nantinya akan dibagikan sebagai acuan program kerja bagi pengurus Ranting.

Pascapembentukan pengurus Ranting, para Ketua Ranting diharapkan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing. Pendataan ini penting untuk memetakan UMKM skala prioritas yang perlu didorong dan dikembangkan.

"Melalui pendataan ini, kita bisa mendorong pelaku usaha yang sebelumnya merupakan usaha rumahan agar bisa lebih eksis dan dikenal luas oleh masyarakat. Produk-produk mereka juga dapat diikutsertakan dalam berbagai event tingkat kabupaten, seperti pasar murah atau bazaar belanja, bahkan hingga ke tingkat provinsi dan nasional," jelas Katerina Susanti Herman.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, IWAPI Inhil juga berencana menjalin kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Disperindag serta Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, guna mendukung program kerja dan pembinaan UMKM perempuan di daerah.

Bupati Herman Buka Santri Expo 2026, Dorong Santri Cinta Tanah Air dan Berkontribusi untuk Daerah

Thu, 08 Oct 2026 08:12:18 +0700

TEMPULING - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, resmi membuka Santri Expo Tahun 2026 yang digelar Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Rahman Kecamatan Tempuling, Rabu 7 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Ponpes Daarul Rahman digelar dalam rangka memeriahkan Milad ke-16 Ponpes Daarul Rahman Tempuling sekaligus memperingati Hari Santri Tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Inhil didampingi Bunda Literasi Kabupaten Inhil, Katerina Susanti Herman, serta dihadiri Kakankemenag Inhil, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, pimpinan dan pengurus pondok pesantren, tenaga pengajar, serta santriwan dan santriwati.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah memilih pendidikan pesantren bagi anak-anaknya. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai agama dan pembentukan karakter.

“Bagi orang tua, tentu sangat bersyukur telah menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Insyaallah, pendidikan yang diberikan menjadi bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat,” ujar Bupati Herman.

Bupati juga menyampaikan bahwa Santri Expo menjadi salah satu wadah untuk mendorong pengembangan UMKM sekaligus memberikan ruang bagi para santri untuk belajar, berkreasi dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh santri untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Usai membuka kegiatan, Bupati Herman bersama Bunda Literasi Kabupaten Inhil meninjau secara langsung sejumlah stand yang ditampilkan dalam Santri Expo 2026.

Selain peninjauan stand expo, Bunda Literasi Kabupaten Inhil, Katerina Susanti Herman, juga berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi dan talk show dengan materi “Cerdas Berinformasi, Aktif Berliterasi”.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Santri Expo dalam mendorong peningkatan pemahaman literasi informasi di kalangan santri, sekaligus membangun kemampuan generasi muda dalam menyikapi dan memanfaatkan informasi secara bijak.

Ketua TP-PKK Inhil Hj. Katerina Susanti Herman Gencarkan Kampanye B2SA Goes To School di SMAN 1 Tempuling

Tue, 06 Oct 2026 18:14:50 +0700

TEMPULING INHIL,- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti Herman kampanyekan Gerakan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Goes To School di SMA Negeri 1 Tempuling, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 1 Tempuling tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Inhil, Pengurus TP-PKK Kabupaten Inhil, Camat Tempuling, Lurah, Kepala Sekolah beserta majelis guru dan ratusan peserta didik SMA Negeri 1 Tempuling.

Dalam sambutannya, Hj. Katerina Susanti Herman mengatakan, kampanye B2SA Goes To School ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda, khususnya pelajar, tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sejak dini.

"Anak-anak kita adalah generasi penerus. Dengan membiasakan konsumsi pangan B2SA, kita tidak hanya membentuk generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan saja dan mendukung ketahanan pangan daerah," ujar Hj. Katerina.

Ia juga mengajak para siswa untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dengan menerapkan prinsip Isi Piringku dan gemar mengonsumsi pangan lokal.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tempuling menyambut baik kegiatan ini dan berharap para siswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.

Acara berlangsung meriah dengan antusias tinggi dari para siswa, dilanjutkan dengan sosialisasi, tanya jawab interaktif dan pembagian contoh menu B2SA berbasis pangan lokal.

Kodim 0314/Inhil Gelar Korps Raport 36 Personel Bintara dan Tamtama Naik Pangkat

Tue, 06 Oct 2026 07:26:17 +0700

Komando Distrik Militer (Kodim) 0314/Inhil menggelar upacara Korps Raport kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama periode 1 Oktober 2026 di lapangan upacara Makodim 0314/Inhil, Senin (5/10/2026). Sebanyak 36 personel resmi naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0314/Inhil, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han. Turut hadir Kasdim 0314/Inhil Mayor Arh Sugiyono, perwira staf, Danramil jajaran, anggota Kodim, serta pengurus dan anggota Persit KCK Cabang LIV Kodim 0314/Inhil.

Dalam sambutannya, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang naik pangkat. Ia menegaskan kenaikan pangkat bukan hak otomatis, melainkan bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja prajurit.

"Kenaikan pangkat ini diberikan melalui penilaian objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kenaikan pangkat ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, disiplin, dan tanggung jawab," ujar Dandim.

Ia menambahkan, bertambahnya pangkat berarti bertambah pula tuntutan tugas yang harus diemban. Para personel diharapkan mampu menjadi teladan bagi anggota lain serta menjaga nama baik satuan dan TNI AD.

Kepada prajurit yang belum berkesempatan naik pangkat periode ini, Dandim berpesan agar tidak berkecil hati, tetap semangat, dan terus meningkatkan kinerja untuk periode berikutnya.

Rangkaian acara diakhiri dengan syukuran bersama para personel yang naik pangkat, keluarga, dan seluruh anggota satuan. (Mhd)

Tinjau Pembangunan Jerambah Khairiah Mandah–Igal, Bupati Herman Pastikan Kualitas Pekerjaan

Sun, 04 Oct 2026 22:08:51 +0700

IGAL, MANDAH – Pembangunan jerambah beton yang menghubungkan Kelurahan Khairiah Mandah dengan Desa Igal, Kecamatan Mandah, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam upaya memperkuat konektivitas antarwilayah.

Bupati Inhil H. Herman, SE., MT., turun langsung meninjau progres pekerjaan tersebut, Minggu (4/10/2026) sore. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

Di lokasi, Bupati Herman melihat langsung pelaksanaan pekerjaan dan berdiskusi dengan pihak terkait mengenai perkembangan pembangunan jerambah yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita tetap berupaya melakukan pembangunan jerambah beton yang menghubungkan Khairiah Mandah dengan Desa Igal. Kualitas pekerjaan akan terus kita pantau,” ujar Bupati Herman.

Pembangunan jerambah beton tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp6,3 miliar. Pekerjaan memiliki volume sekitar 500 meter dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.

Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan mobilitas yang tinggi.

Ia mengatakan, pembangunan jalur tersebut tidak berhenti pada pekerjaan yang sedang berlangsung. Pemerintah Kabupaten Inhil akan mengupayakan keberlanjutan pembangunan secara bertahap hingga akses yang dibutuhkan masyarakat dapat terselesaikan.

“Ke depan akan kita anggarkan kembali untuk melanjutkan pembangunan ini sampai tuntas. Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan, sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat,” katanya.

Bupati menilai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap infrastruktur yang dibangun pemerintah dapat memberikan manfaat secara optimal dan bertahan dalam jangka panjang.

Jika rampung, jerambah beton Khairiah Mandah–Igal diharapkan dapat memperlancar pergerakan masyarakat, sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah Igal dan sekitarnya.

Dengan akses yang semakin baik, pemerintah daerah berharap konektivitas antarwilayah turut membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat keterhubungan Desa Igal dengan wilayah lainnya di Kecamatan Mandah.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Herman didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Perkim Kabupaten Inhil, Camat Mandah, Kepala Desa Igal, serta pihak kontraktor pelaksana.

Relokasi 1.153 Pedagang Pasar Yos Sudarso Tembilahan, Pemda Inhil Pastikan Seluruhnya Dapat Tempat

Sat, 03 Oct 2026 16:12:34 +0700

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memastikan seluruh pedagang Pasar Yos Sudarso Tembilahan yang telah tervalidasi akan mendapatkan tempat saat relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, untuk menjawab kekhawatiran para pedagang terkait ketersediaan lapak di lokasi TPS.

Trio menjelaskan, berdasarkan hasil validasi terbaru, terdapat sebanyak 1.153 pedagang yang tercatat akan direlokasi. Sementara itu, lapak yang saat ini telah dibangun Pemkab Inhil baru 564 lapak.

"Jumlah pedagang yang tervalidasi hari ini sebanyak 1.153, sementara lapak yang tersedia dibangun oleh Pemda Inhil baru 564 lapak," jelas Trio Beni Putra kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 589 lapak yang harus disiapkan sebelum proses relokasi ke TPS di Jalan Sudirman Tembilahan.

Trio menambahkan, untuk mempercepat pemenuhan kekurangan tersebut, Pemda Inhil akan menggandeng mitra strategis melalui skema dukungan kemitraan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Inhil.

"Selain anggaran daerah, kami membuka ruang kemitraan dan CSR perusahaan agar pembangunan lapak bisa lebih cepat selesai," ungkap Trio.

Adapun lapak tambahan akan disesuaikan dengan jenis dagangan, seperti pedagang pakaian, buah-buahan, dan kuliner.

"Kita usahakan dalam bulan ini kekurangan lapak selesai dibangun," terang Trio.

Trio menegaskan, proses relokasi tidak akan dilakukan sebelum ketersediaan lapak bagi seluruh pedagang terpenuhi sesuai data hasil validasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pedagang sekaligus memastikan proses relokasi berlangsung secara tertib.

Kadis PMD Inhil Hadiri Rapat Paripurna ke-22 DPRD, Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Tentang Perubahan APBD 2026

Sat, 03 Oct 2026 16:11:41 +0700

TEMBILAHAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yuliargo, SP., M.Si diwakili Sekretaris Al Yusroni Pagta, SSTP, MH menghadiri Rapat Paripurna ke-22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rapat Paripurna ini mengagendakan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Indragiri Hilir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil tersebut dipimpin Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, ST., M.Si dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta 39 Anggota DPRD Inhil, Rabu (30/09/2026).

Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dewan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Inhil.

Dalam pidato Bupati Inhil H. Herman, SE., MT yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE, menyampaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD 2026 telah dilalui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Berbagai pandangan, koreksi, saran dan masukan DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran serta akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.

“Catatan-catatan tersebut akan menjadi perhatian, baik dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun maupun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang,” ujar Sekda membacakan pendapat akhir Bupati.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, setelah persetujuan bersama, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Atas nama Pemkab Inhil, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Inhil atas perhatian, pemikiran dan komitmen selama proses pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ucapnya.

Seusai rapat, Kadis PMD Inhil Yuliargo, SP., M.Si diwakili Sekretaris Al Yusroni Pagta, SSTP, MH menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti penetapan Perubahan APBD 2026 ini, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di wilayah Indragiri Hilir.

"Dinas PMD siap mendukung penuh pelaksanaan Perubahan APBD 2026 agar alokasi program yang menyentuh sektor pedesaan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa," ujar Kadis PMD Inhil.

Ketua IPSS Inhil Pitrawir Armadani Minta Aparat Usut Tuntas Penemuan Jenazah di Pasengrahan Sungai Batang

Sat, 03 Oct 2026 16:10:58 +0700

TEMBILAHAN— Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) Kabupaten Indragiri Hilir meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kasus penemuan jenazah seorang pria di dalam togok jaring ikan di wilayah Desa Pasengrahan, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenazah ditemukan warga pada Jumat malam, 25 September 2026. Berdasarkan pemberitaan Riaureview, korban diketahui berinisial E.S (26), warga Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Saat ditemukan, terdapat bagian tubuh korban yang tidak utuh. Pemeriksaan medis sementara menyebut adanya dugaan luka yang diduga akibat gigitan buaya, namun penyebab pasti kematian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua IPSS Kabupaten Indragiri Hilir, Pitrawir Armadani, atau akrab disala Donni Fitra menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan aparat. Namun, menurutnya, kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban dapat diketahui secara terang.

“Kami dari Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada aparat penegak hukum agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan dan di sampaikan kepada Publik. Jangan sampai ada fakta atau informasi yang terlewat dalam proses penyelidikan,” ujar Bung Donni.

Ia menegaskan, IPSS tidak bermaksud mendahului hasil penyelidikan maupun menyimpulkan penyebab kematian korban. Namun, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, IPSS merasa perlu menyampaikan aspirasi agar proses hukum dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilakukan secara profesional.

Menurut Donni, berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan kematian korban perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Pemeriksaan medis, visum, keterangan pihak keluarga, saksi di lokasi, serta informasi sebelum korban ditemukan dinilai penting untuk membangun rangkaian peristiwa secara utuh.

“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kematian. Biarkan aparat bekerja berdasarkan bukti. Yang kami minta adalah kepastian dan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban,” katanya.

Sebelumnya, warga menemukan korban di dalam togok jaring ikan sekitar pukul 20.40 WIB di wilayah RT 002 RW 001, Dusun Kalung, Desa Pasengrahan. Polisi bersama masyarakat kemudian melakukan evakuasi terhadap jenazah dan meminta pemeriksaan medis serta visum. Pihak kepolisian juga telah mencatat keterangan sejumlah saksi dan melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut.

IPSS Inhil berharap proses penyelidikan dapat memberikan jawaban seterang terangnya kepada Publik sekaligus memastikan bahwa seluruh fakta dalam peristiwa tersebut dapat terungkap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menyampaikan dukacita kepada keluarga korban. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Dan kami berharap aparat dapat memberikan kepastian hukum serta mengungkap secara terang apa yang menjadi penyebab meninggalnya korban,” tutup Bung Donni Fitra.

BPGMN dan 'Déjà Vu' Badan Gambut: Mampukah Selesaikan Akar Masalah?

Sat, 03 Oct 2026 16:09:52 +0700

PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

Pembentukan badan ini menjadi bukti bahwa selama ini Pemerintah Prabowo telah keliru dalam menetapkan prioritas kebijakan, terutama dalam upaya perlindungan ekosistem gambut sehingga menyebabkan peningkatan luas karhutla dari tahun sebelumnya.

Pembentukan BPGMN disampaikan Presiden pasca memimpin rapat bersama akademisi di Istana Merdeka pada Kamis, 24 September 2026. Hal ini juga diperkuat oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni bahwa pembentukan badan berfokus pada pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau mengatakan bahwa urgensi pembetukan badan yang mengurus ekosistem gambut dan mangrove sudah disampaikan sejak lama. Hal ini yang kemudian mendorong pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 lalu, kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Di luar capaian yang belum maksimal, alih-alih mengevaluasi dan memperkuat BRGM, Pemerintah malah membubarkan badan ini pada April 2025 lalu melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025.

“Pembentukan BPGMN seperti dejavu. Kebakaran hebat kemudian Pemerintah membentuk badan baru. Sama seperti awal pembentukan BRG 10 tahun yang lalu. Jika badan baru ini tidak belajar dari badan sebelumnya, belum menyentuh akar persoalan, tidak mendorong penghentian penerbitan izin baru, mendorong reviu izin korporasi yang melakukan perusakan di ekosistem gambut, hingga tidak tebang pilih saat melakukan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove artinya pembentukan BPGMN hanyalah gimik Pemerintah dalam pengelolaan gambut dan mangrove,” ujar Eko.

Jasmi, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau juga mengingatkan BPGMN harus mampu melihat kerusakan dari hulu. Bagaimana ekspansi korporasi berdampak atas kerusakan ekosistem gambut yang kemudian menjadi faktor dominan penyebab karhutla. Berdasarkan hasil analisis spasial WALHI Riau dari berbagai sumber menunjukkan bahwa korporasi menguasai dan menyulap hutan gambut seluas 1,8 juta hektar atau 47,3 % dari total gambut Riau menjadi tanaman kayu dan kelapa sawit. Kemudian kanal yang dibangun korporasi sepanjang 34.980,78 km juga memperburuk kondisi ekosistem gambut di Riau.

“BPGMN harus menjadi awal penegakkan hukum atas kerusakan gambut dan mangrove serta menyampaikan fakta bahwa karhutla barawal dari kerusakan gambut akibat alih fungsi lahan. Sebab, bagaimana mungkin kabakaran hebat terjadi pada ekosistem yang secara alami mengandung 90% air. Artinya alih fungsi lahan dan pembangunan kanal oleh korporasi merupakan sumber karhutla, terutama di Provinsi Riau,” ucap Jasmi

Amniati, Direktur Riau Women Working Group (RWWG) juga menyikapi dalih korporasi atas karhutla terjadi pada wilayah konflik pada areal kerja mereka. Jika korporasi enggan bertanggunjawab atas areal kerja yang terbakar, sudah seharusnya izin mereka direviu bahkan dicabut dan dikembalikan ke masyarakat.

“Selain menjadi badan pengelolaan gambut dan mangrove, BPGMN harus mampu sebagai bagian dalam penyelesaian konflik agraria serta mendorong pemulihan hak masyarakat atas ruang hidupnya. Kemudian proses pemulihan lingkungan hidup harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Hal ini sebagai wujud pemulihan ekosistem dan mengatasi krisis iklim dari tapak,” tutup Amniati.

Sekda Inhil Sampaikan Tanggapan Pemkab atas Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda APBD-P 2026

Fri, 02 Oct 2026 15:06:50 +0700

TEMBILAHAN – Mewakili Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Sekretaris Daerah (Sekda) Tantawi Jauhari menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Inhil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asmadi bersama Ketua DPRD Iwan Taruna, Senin (28/9/2026) malam.
Menanggapi masukan fraksi-fraksi, Sekda menegaskan bahwa Pemkab Inhil berfokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pemungutan berbasis digital, serta pengawasan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
"Kami juga meningkatkan kerja sama dengan BPN dan PT Pos Indonesia, mengembangkan sistem Split Payment bersama Bank Riau Kepri Syariah, serta memperbarui aplikasi E-PAD dan E-PBB. Semua ini membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang kuat untuk memperkokoh fiskal daerah," ujar Tantawi Jauhari.
Sektor belanja daerah, lanjutnya, diprioritaskan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan menggerakkan perekonomian dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran.
"Fokus utama kami adalah pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan UMKM terus didorong melalui peningkatan produktivitas, penyediaan sarana-prasarana, akses pasar, serta pemberdayaan ekonomi warga," tambahnya.
Sekda menegaskan, Pemkab Inhil sependapat dengan DPRD bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Sambut IDAI Riau, Bupati Herman dan Ketua TP PKK Inhil Dukung Deteksi Dini Jantung Anak

Mon, 28 Sep 2026 23:15:52 +0700

Tembilahan - Upaya memperkuat deteksi dini gangguan kesehatan pada anak mendapat perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Riau hadir di Tembilahan untuk memberikan layanan pemeriksaan dan skrining penyakit jantung pada anak di RSUD Puri Husada Tembilahan, Minggu 27 September 2026.

Kehadiran tim dokter anak tersebut menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang menyasar langsung masyarakat. Melalui pemeriksaan dan skrining, kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal, terutama untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya gangguan jantung yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.

Rombongan IDAI Provinsi Riau sebelumnya diterima Bupati Inhil, Herman, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti Herman, di Rumah Dinas Bupati Inhil. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Ketua TP PKK turut menjamu para dokter sebelum rombongan melanjutkan agenda pelayanan kesehatan di RSUD Puri Husada.

Bagi Pemerintah Kabupaten Inhil, keterlibatan tenaga medis spesialis dalam pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memperluas akses pemeriksaan kesehatan anak. Terlebih, penyakit jantung pada anak membutuhkan perhatian sejak dini agar kondisi yang ditemukan dapat segera dikonsultasikan dan ditindaklanjuti secara medis.

Bupati Inhil, Herman, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bakti sosial tersebut. Ia menilai kesehatan anak merupakan bagian penting dari pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemeriksaan sejak dini perlu mendapat perhatian.

Sekda Inhil Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 di Rapat Paripurna DPRD

Mon, 28 Sep 2026 23:13:35 +0700

TEMBILAHAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Tantawi Jauhari, mewakili Bupati Inhil menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Inhil, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil Asmadi, serta dihadiri Ketua DPRD Iwan Taruna dan 25 anggota dewan.

Dalam penjelasannya, Tantawi menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kondisi serta regulasi terbaru setelah APBD murni ditetapkan.

Beberapa poin utama yang menjadi dasar penyesuaian anggaran meliputi:

Penyesuaian Dana Desa: Menyelaraskan penganggaran Dana Desa sesuai aturan terbaru.

Penanganan Karhutla: Dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Alokasi Belanja Wajib: Pemenuhan belanja wajib (earmarked) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi Program: Pergeseran anggaran untuk efisiensi dan efektivitas program kerja daerah.

Tindak Lanjut LHP BPK: Menyesuaikan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Daerah T.A. 2025.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD diarahkan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” kata Tantawi saat membacakan sambutan tertulis Bupati Inhil.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk membuka ruang pembahasan yang konstruktif bersama DPRD agar penyusunan Perubahan APBD 2026 berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah berharap sinergi dan kerja sama dengan DPRD terus terjalin hingga Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat disetujui bersama dan ditetapkan sesuai jadwal.