Latest Posts

PWI Pusat dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa dan Media Sosial Peradilan

Thu, 07 May 2026 14:18:51 +0700

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menerima audiensi dari perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna membahas penyusunan Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Kamis (7/5/26), di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Mahkamah Agung, di antaranya Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI sekaligus Koordinator Tim, Adji Prakoso, Hakim Yustisial Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Irvan Mawardi, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI, M. Khusnul Khuluq, Kepala Subbidang Rekomendasi Kebijakan Hukum Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Novie Kurniawan Witianto, Penerjemah Ahli Muda Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Johanes, serta Operator Layanan Operasional Pustrajak Kumdil MA RI, Rakhmat Riyadi.

Sementara dari PWI Pusat hadir Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Kajian dan Litbang, Jimmy Endey, Ketua Departemen Hukum dan HAM, Baren Antonius Siagian, Ketua Departemen Humas PWI Pusat, Hengki Lumban Toruan, serta Tim Humas, Achmad Rizal dan Hersunu.

Dalam pertemuan tersebut, Adji Prakoso menyampaikan Mahkamah Agung ingin memperoleh masukan dari insan pers terkait pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional serta sesuai kaidah jurnalistik.

“Kami hadir untuk belajar sekaligus mencari masukan terkait pengelolaan media massa dan media sosial, khususnya praktik jurnalistik yang ideal,” ujar Adji.

Ia menjelaskan, Mahkamah Agung saat ini telah memiliki sejumlah platform media digital yang memuat informasi kegiatan peradilan, seperti Marinews, suarabsdk.com, dan dandapala.com.

Namun, hingga kini belum terdapat pedoman khusus terkait pengelolaan media massa dan media sosial di lingkungan peradilan.

Menurut Adji, kebutuhan publik terhadap informasi peradilan terus meningkat, mulai dari proses persidangan, tugas hakim dan aparatur pengadilan, hingga isi putusan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

“Pengelolaan media massa dan media sosial menjadi kebutuhan penting dan mendesak bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat sekitar 930 satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia yang menjalin hubungan dengan wartawan dan media di daerah, sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan seragam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo menegaskan seluruh aktivitas jurnalistik harus mengacu pada standar pers profesional dan regulasi yang berlaku.

Menurut Agus, praktik jurnalistik wajib berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Undang-Undang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

Ia menyebut ada dua aspek utama yang perlu dimitigasi dalam dunia jurnalistik, yakni produk pemberitaan dan perilaku wartawan.

“Wartawan wajib mematuhi kode etik, menjaga profesionalisme, menghormati narasumber, serta tidak mencari iklan. Hubungan wartawan dan narasumber harus bersifat profesional,” ujar Agus.

Agus juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa pers mengedepankan mekanisme Dewan Pers, bukan langsung membawa persoalan ke ranah pidana.

“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, langkah pertama adalah menggunakan hak jawab kepada media yang bersangkutan, bukan langsung melapor ke polisi,” katanya.

Ia menambahkan, tanggung jawab pemberitaan berada pada institusi media, bukan semata-mata wartawan secara pribadi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penyusunan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, transparan, serta sejalan dengan prinsip kebebasan pers di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Katerina Susanti Sambut Kepala BPMP Riau, Dorong Percepatan Pembenahan PAUD di Inhil

Tue, 05 May 2026 13:40:40 +0700

TEMBILAHAN – Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sekaligus Bunda PAUD Inhil, Hj. Katerina Susanti, menerima kunjungan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Dr. Nilam Suri, di Rumah Dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan, Tembilahan, Selasa (5/5/2026).

Kedatangan Kepala BPMP Riau tersebut disambut hangat oleh Katerina Susanti. Dalam kesempatan itu, tamu diajak melihat berbagai produk kerajinan lokal khas Inhil yang dipamerkan di rumah dinas, mulai dari olahan sabut kelapa, hiasan meja berbahan tempurung, hingga tanjak berbahan kelapa. Selain itu, turut disuguhkan beragam kuliner khas daerah.

Dr. Nilam Suri mengapresiasi potensi produk turunan kelapa yang dinilai mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia menyebutkan, berbagai kerajinan dan olahan khas Inhil merupakan praktik baik yang layak dipromosikan secara luas.

“Saya jadi lebih mengenal berbagai produk turunan kelapa, makanan khas, serta kerajinan seperti tanjak kelapa dan pot bunga dari kelapa. Ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ini praktik baik yang bisa diinformasikan ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan, sekaligus mengapresiasi peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan potensi lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nilam turut menyoroti rapor pendidikan PAUD di Inhil yang masih memiliki sejumlah indikator berstatus merah, khususnya pada Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Menurutnya, hal ini tidak semata karena anak tidak bersekolah, tetapi juga karena masih ada anak usia PAUD yang belum terdata secara resmi.

“Perlu dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, agar partisipasi anak usia dini di Inhil terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Inhil, Katerina Susanti, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi energi baru dalam memperkuat komitmen peningkatan kualitas layanan PAUD di daerah.

“Kami berharap kehadiran Ibu Kepala BPMP hari ini dapat memberikan semangat dan dukungan bagi Bunda PAUD di Inhil. Semoga ini membantu kami menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih ada, sehingga kualitas PAUD di Inhil semakin meningkat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya terus mendorong sinergi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan anak usia dini, termasuk memastikan seluruh anak usia PAUD terdata dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat, kami optimistis berbagai indikator yang masih menjadi perhatian dapat segera dibenahi, sehingga Inhil mampu mencetak generasi yang lebih siap dan berkualitas di masa mendatang,” tutup Katerina.

Katerina Susanti Kukuhkan Bunda PAUD Dan Literasi, Lantik TP PKK Serta Posyandu Se-Inhil Untuk Perkuat SDM

Tue, 05 May 2026 08:29:15 +0700

TEMBILAHAN – Bertempat di Hotel Harmoni, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti Herman, mengukuhkan Bunda PAUD dan Bunda Literasi serta melantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Posyandu kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Momentum pada Senin 4 Mei 2026 malam tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indragiri Hilir, khususnya pada sektor pendidikan anak usia dini, penguatan budaya literasi, serta pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Hj Katerina Susanti menekankan bahwa Bunda PAUD dan Bunda Literasi memiliki peran vital sebagai penggerak utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan gemar membaca. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan.

“Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi sangat strategis dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Begitu pula TP PKK dan Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap para pengurus yang baru dikukuhkan dan dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Melalui pengukuhan dan pelantikan ini, koordinasi dan sinergi antar lembaga hingga ke tingkat desa semakin diperkuat, guna memastikan program pemberdayaan keluarga, layanan kesehatan, dan pendidikan berjalan optimal serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, H. Abdul Rasyid, jajaran pengurus PKK, serta para undangan lainnya yang menunjukkan dukungan terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Hadapi Ancaman Kemarau 2026, BPBD Inhil Perkuat Kedisiplinan dan Respons Cepat TRC

Tue, 05 May 2026 08:27:44 +0700

TEMBILAHAN– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Inhil, R. Arliansah, pada Senin (4/5/2026).

Dalam arahannya, Kalaksa BPBD Inhil menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai garda terdepan dalam penanganan kebencanaan. Penguatan tersebut difokuskan pada peningkatan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta kemampuan merespons secara cepat setiap informasi kebencanaan.

“TRC harus semakin solid dan responsif. Setiap informasi, baik yang dilaporkan langsung oleh masyarakat maupun yang bersumber dari media dan kanal lainnya, harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” tegas R. Arliansah.

Selain itu, BPBD Inhil juga menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam menghadapi musim kemarau, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapan tersebut mencakup optimalisasi sumber daya manusia, peralatan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Menurutnya, kesiapan yang matang menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak bencana, sekaligus memastikan penanganan yang efektif di lapangan.

“Seluruh personel harus siap, begitu juga dengan peralatan dan dukungan lainnya. Ini penting agar kita bisa bergerak cepat dan tepat saat dibutuhkan,” tambahnya.

Melalui langkah ini, BPBD Inhil berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi internal dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya pada musim kemarau 2026.

Bunda PAUD Inhil, Katerina Susanti Gaungkan Edukasi Makan Sehat, Tanamkan 7 Kebiasaan Anak Sejak Dini

Mon, 04 May 2026 00:19:28 +0700

TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, bersama Bunda PAUD Kabupaten Inhil, Katerina Susanti, menghadiri kegiatan Edukasi Makan Sehat dan Bergizi bagi anak-anak PAUD se-Kabupaten Inhil yang digelar di basement Kantor Bupati Inhil, Minggu (3/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD Inhil, Katerina Susanti, memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan para orang tua terkait pentingnya pola hidup sehat sejak usia dini sebagai fondasi tumbuh kembang anak.

Dalam sambutannya, Katerina menekankan bahwa pembentukan generasi unggul harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang sederhana namun konsisten, terutama dalam hal pola makan dan gaya hidup sehat.

Ia kemudian memperkenalkan konsep “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari bangun pagi agar terbiasa melaksanakan ibadah, dilanjutkan dengan berolahraga, serta membiasakan konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.

Menurutnya, pemenuhan gizi anak harus diperhatikan dengan baik, mulai dari karbohidrat seperti nasi, protein hewani seperti ikan, ayam, dan telur, hingga dilengkapi sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

“Anak-anak harus dibiasakan makan makanan bergizi, ada nasi, ikan atau ayam, telur, sayur, dan buah. Ini penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” jelasnya.

Katerina juga menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menerapkan kebiasaan tersebut di rumah. Ia berharap, orang tua dapat menjadi contoh sekaligus pendamping dalam membentuk pola hidup sehat bagi anak-anak.

“Kami berharap orang tua bisa menerapkan kebiasaan baik ini secara konsisten, karena keluarga adalah lingkungan pertama dalam pendidikan anak,” tambahnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keceriaan. Bupati Inhil Herman dan Bunda PAUD Katerina Susanti tampak akrab dan menyatu dengan anak-anak PAUD yang hadir, menciptakan interaksi yang menyenangkan sekaligus edukatif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Inhil berharap kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang dapat terus meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Wakil Bupati Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Kloter 11, Doa dan Harapan Mengiringi dari Tanah Inhil

Sun, 03 May 2026 10:51:57 +0700

INHIL– Suasana haru dan khidmat menyelimuti halaman Masjid Agung Al-Huda Tembilahan, Minggu (3/5/2026), saat Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, bersama unsur Forkopimda secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji Kloter 11 keberangkatan kedua tahun 1447 H/2026 M.

Sebanyak 173 jamaah calon haji asal Indragiri Hilir diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam sebuah prosesi yang sarat makna spiritual. Di hadapan para jamaah, tokoh agama, serta undangan yang hadir, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesempatan mulia yang diberikan Allah SWT kepada para tamu-Nya.

Dalam sambutannya, Yuliantini menegaskan bahwa keberangkatan haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan panggilan suci yang penuh keberkahan. Ia mengingatkan bahwa kesempatan tersebut merupakan anugerah istimewa yang tidak semua orang dapatkan, sehingga harus disyukuri dan dijalani dengan penuh keikhlasan.

“Perjalanan ini adalah panggilan suci. Luruskan niat semata-mata karena Allah SWT, tinggalkan segala kepentingan duniawi, dan manfaatkan setiap waktu untuk beribadah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuliantini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta mematuhi seluruh aturan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, haji yang mabrur tidak hanya tercermin dari ibadah selama di sana, tetapi juga dari perubahan sikap dan akhlak setelah kembali ke tanah air.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Semoga segala upaya yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” tambahnya.

Wakil Bupati berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, serta keselamatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

keberangkatan jamaah calon haji Kloter 11 Kabupaten Indragiri Hilir pun secara resmi dilepas. Lambaian tangan keluarga yang ditinggalkan berpadu dengan doa yang mengiringi langkah para jamaah menuju Baitullah—menjadi saksi betapa perjalanan ini bukan hanya tentang jarak, tetapi tentang iman, harapan, dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau Abaikan Sengketa Informasi, Minta Gubernur dan Sekda Beri Sanksi Keras

Thu, 30 Apr 2026 18:45:45 +0700

PEKANBARU - Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau, H Erisman Yahya, MH yang mengabaikan bahkan melecehkan proses persidangan atau Penyelesai Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

"Kita heran seorang pejabat eselon2 melecehkan proses persidangan atau PSI yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Padahal yang bersangkutan pernah menjadi sekretaris di KI Riau," kata Zufra kepada wartawan di Pekanbaru Kamis (30/4).

Kesimpulan Kadisdik Riau melecehkan proses persidangan, lanjut Zufra, setelah KI Riau melakukan konfirmasi ke PPID Utama Pemprov Riau yang minta penjelasan terkait ketidakhadiran utusan dari Disdik Riau yang bersengketa dengan salah seorang pemohon informasi warga Pekanbaru yang permohonan informasinya diabaikan oleh Disdik Riau.

"Ini juga terbukti dua kali persidangan tidak pernah hadir. Bahkan setelah masuk tahapan mediasi juga gak ada respon sama-sekali. Kami majelis komisioner melakukan PSI. Gak minta Kadisnya hadir, minimal ada yang ditugaskan atau minimal direspon," ujar Zufra.

Terlepas benar atau tidak, lanjut Zufra, KI Riau juga mendapatkan informasi bahwa Kadisdik Riau mengaggap sidang PSI di KI Riau tidak ada apa-apanya. "Apa tidak aja sidang di KI tu, ujungnya tak jelas juga,"kata seorang staf ketika diklarifikasi.

Petugas PPID Utama Pemprov Riau yang menangani PSI antara warga Pekanbaru dengan Disdik, ketika proses mediasi di KI Riau Kamis (30/4) kepada Zufra Irwan selaku mediator mengatakan, pihaknya sudah melaksakan seluruh proses yang disampaikan Panitera Pengganti KI Riau.

"Setiap surat panggilan sidang, langsung kita sampaikan juga ke Disdik selaku OPD yang dimintai informasi oleh masyarakat. Termasuk pemberitahuan proses mediasi.Bahkan, item detil permohonan informasi kita kirim ke akun resmi Kadisdik, tapi ya begitulah, tidak pernah direspon," katanya

Atas sikap Kadisdik yang mengabaikan upaya mewujudkan upaya transparansi dan keterbukaan, komisioner KI Riau dua periode itu agar Plt Gubernur Riau memberkan sanksi tegas karena yang bersangkutan selaku pimpinan OPD telah tidak patuh dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Begitu juga Sekda Prov Riau selaku atasan PPID Utama, menurut Zufra, mesti memberikan pembekalan yang cukup kepada kepala OPD agar faham dengan UU KIP, khususnya Kadisdik yang termasuk sering terjadi sengketa informasi.

Saat ini tengah berproses PSI antara warga Pekanbaru dengan Disdik Riau dan salah satu SMK di Pekanbaru. Hanya saja sejak pemeriksaan awal, sampai pemeriksaan lanjutan dan bahkan masuk tahap mediasi Disdik tidak penah hadir pada sidang di KI Riau.

Hari Otonomi Daerah, Bupati Inhil Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah dan Layanan Publik

Mon, 27 Apr 2026 11:55:10 +0700

INHIL – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman menyampaikan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, Senin (27/4/2026).

Dalam amanat tersebut, ditekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program nasional.

Bupati Herman menyebut, otonomi daerah harus dimaknai sebagai tanggung jawab dalam mendorong kemajuan daerah sebagai penopang keberhasilan nasional.

“Keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain sinkronisasi kebijakan, pemerintah daerah juga diminta tetap fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Dalam pidato tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan potensi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan energi, hingga mendukung swasembada pangan.

Namun demikian, seluruh kebijakan harus dijalankan dengan prinsip efisiensi.

“Efisiensi penting untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjaga keberlanjutan pembangunan,” tutupnya.

Bupati Inhil Lantik DPD GM Pujakesuma 2025–2028, Dorong Peran Aktif Bangun Daerah

Sun, 26 Apr 2026 11:20:42 +0700

TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Generasi Muda Putra Jawa Kelahiran Sumatera (GM Pujakesuma) Kabupaten Inhil masa bakti 2025–2028, Sabtu (25/4/2026) malam.

Pelantikan yang digelar di Aula Hotel Inhil Pratama ini menetapkan Achmad Mulyadi sebagai Ketua Umum dan Ahmad Rifa’i sebagai Ketua Harian, bersama jajaran pengurus lainnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, Ketua GM Pujakesuma Provinsi Riau Fuad Santoso, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran GM Pujakesuma dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Inhil.

Menanggapi hal itu, Ketua GM Pujakesuma Inhil, Achmad Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif bagi kemajuan daerah.

“Mari bersama membantu pemerintah dengan memberikan solusi atas persoalan masyarakat, demi terwujudnya Inhil Hebat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada penjual jamu keliling sebagai bentuk dukungan perlindungan bagi pekerja informal.

Diskominfopers Inhil Percepat Penyempurnaan Portal SPMB, Dukung Layanan PPDB Terintegrasi 2026

Sun, 26 Apr 2026 11:17:17 +0700

TEMBILAHAN , (24/4/2026) - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dhoan Anggara, memimpin rapat internal terkait pengembangan portal resmi pemerintah daerah untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)/Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jumat 24 April 2026, di ruang vidcon Diskominfopers Inhil.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat fungsional (japung) serta pihak-pihak terkait guna membahas pemanfaatan portal resmi pemerintah daerah sebagai pusat layanan digital dalam proses penerimaan murid baru.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa portal Pemkab Inhil akan difungsikan sebagai pusat layanan SPMB yang terintegrasi, sekaligus menjadi upaya menyelaraskan sistem antara Dinas Pendidikan dan Diskominfopers agar proses penerimaan berjalan lebih efektif, transparan, dan terkoordinasi.

Kadis Kominfopers Inhil, Dhoan Anggara, dalam arahannya menekankan pentingnya penyempurnaan sistem sebelum portal tersebut digunakan secara resmi.

“Sebelum digunakan, kita harus memastikan portal ini benar-benar siap dan sempurna, mengingat pendaftaran direncanakan akan dimulai pada 15 Juni mendatang,” ujarnya.

Ia juga berharap, setelah rapat internal ini, akan dilanjutkan dengan koordinasi yang lebih luas bersama pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, guna memastikan kesiapan teknis dan operasional berjalan optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan layanan penerimaan murid baru yang modern, transparan, dan terintegrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Riau Bentuk Satgas Anti Narkoba, Gubernur dan Kapolda Tegaskan Perang Tanpa Kompromi

Sat, 25 Apr 2026 21:38:59 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama Kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Lapangan Apel Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan dipimpin Plt Gubernur Riau SF. Harianto didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta ditandai dengan pemasangan rompi Satgas dan deklarasi komitmen bersama.

Apel ini menjadi penegasan kesiapan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau dalam menjalankan upaya pemberantasan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan, mencakup langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Kegiatan tersebut turut melibatkan TNI-Polri, BNN, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.

Plt Gubernur Riau SF. Harianto menegaskan bahwa peredaran narkotika di wilayah Riau telah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan jaringan lintas negara, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang serius dan terkoordinasi.

“Peredaran narkotika ini sudah luar biasa dan melibatkan jaringan lintas negara. Untuk itu, Satgas yang dibentuk harus mampu bekerja secara optimal dan terintegrasi dalam menyelamatkan masyarakat Riau, khususnya generasi muda dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor. Satgas Anti Narkoba akan mengoptimalkan fungsi posko terpadu sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta evaluasi seluruh kegiatan, mulai dari edukasi publik, pencegahan dini, hingga penindakan hukum yang tegas dan terukur.

“Ini adalah langkah strategis dan terintegrasi. Seluruh elemen harus bergerak dalam satu orkestrasi yang sama. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah Riau. Penindakan akan dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pencegahan yang masif,” tegas Kapolda.

Selain itu, berbagai program strategis turut disiapkan, di antaranya penguatan Kampung Bersih Narkoba (Bersinar), peningkatan edukasi di lingkungan pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai duta anti narkoba.

Melalui apel ini, Pemprov Riau bersama Polda Riau menegaskan komitmen kuat untuk memerangi peredaran narkotika secara konsisten dan berkelanjutan, guna menekan angka penyalahgunaan serta melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba yang semakin kompleks.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui Whatsapp Satgas Aduan Narkoba Polda Riau 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

Fri, 24 Apr 2026 09:42:04 +0700

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah bergulir.

Hal tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4).

Dalam kegiatan itu, PWI Pusat diwakili Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Aat Surya Safaat, yang hadir bersama unsur konstituen Dewan Pers lainnya.

PWI menilai, penguatan regulasi hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ekosistem media digital yang semakin kompleks. Perlindungan tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin hak ekonomi dan moral wartawan, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas produk jurnalistik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis bagi publik dan kehidupan demokrasi.

Diskusi yang menyusul penyerahan dokumen itu turut menghadirkan Menteri Hukum dan Ketua Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers dan perusahaan media juga hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.

PWI memandang, revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab tantangan maraknya pelanggaran penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin, yang selama ini merugikan wartawan dan perusahaan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan industri media sekaligus menjamin hak publik atas informasi yang berkualitas.

Bagi PWI, momentum revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi peluang strategis untuk mempertegas posisi karya jurnalistik sebagai produk intelektual yang wajib dilindungi secara hukum dalam sistem nasional.

Parenting RA Khalifa Soroti Pentingnya Empati Anak di Era Digital

Sun, 19 Apr 2026 16:58:11 +0700

Indragiri Hilir – RA Khalifa Sungai Salak menggelar kegiatan parenting dengan tema psikologi anak, Sabtu (18/4/2026), dengan fokus pada pentingnya membangun empati sejak usia dini.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Siti Mariyanti, yang menegaskan bahwa empati menjadi kunci dalam membentuk kemampuan anak berinteraksi dan bersosialisasi.

“Empati penting agar anak mampu memahami perasaan orang lain, bukan sekadar merasa kasihan, tetapi juga tahu bagaimana merespons,” ujarnya.

Kepala RA Khalifa, Icha Maisyarah, menambahkan bahwa empati perlu dilatih sejak dini agar anak memiliki kepekaan sosial yang baik.

Menurutnya, tantangan di era digital membuat anak cenderung kurang peka, akibat paparan gadget dan media sosial yang tinggi.

“Anak sekarang lebih banyak menerima komunikasi satu arah, sehingga perlu pendampingan agar tidak tumbuh apatis,” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, orang tua dan guru juga diingatkan untuk konsisten menunjukkan ekspresi emosi kepada anak, sebagai bagian dari proses pembelajaran perilaku.

Kegiatan parenting ini berlangsung interaktif, disertai diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Program parenting RA Khalifa sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali setiap semester, sebagai upaya meningkatkan pemahaman orang tua dalam pola asuh anak.

DLHP Inhil Tegaskan Pengelolaan Sampah Tanggung Jawab Bersama, Bukan Beban Warga

Sun, 19 Apr 2026 16:54:19 +0700

Indragiri Hilir – Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan pengalihan beban kepada masyarakat.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya surat edaran yang menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHP Inhil, Indra Saputra, menjelaskan bahwa isi surat tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Inhil pada 31 Maret 2026.

“Poin-poin dalam surat itu adalah hasil kesepakatan bersama antara DPRD, camat, lurah, dan unsur masyarakat, bukan keputusan sepihak pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Meski demikian, DLHP mengakui masih ada kekurangan dalam sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami menyadari sosialisasi masih kurang dan akan segera kami perbaiki agar masyarakat memahami perannya,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan armada, fasilitas, hingga pengawasan terhadap pembuangan sampah liar.

“Ini menjadi perhatian kami untuk terus dibenahi secara bertahap,” tegasnya.

DLHP pun mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Pengelolaan sampah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” tutup Indra.

Polres Inhil Ungkap Judi Togel di Pasar Dayang Suri, Satu Pelaku Diamankan

Sat, 18 Apr 2026 08:47:15 +0700

Indragiri Hilir – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indragiri Hilir mengungkap praktik perjudian togel di kawasan Pasar Dayang Suri, Tembilahan. Seorang pria berinisial SY (52) diamankan, Jumat (17/4/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas perjudian jenis togel (sie jie) di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tembilahan Kota.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Resmob langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 13.15 WIB, pelaku diamankan di tempat usaha jahit miliknya.

Saat ditangkap, pelaku diduga tengah merekap dan mengirim nomor togel dari pembeli melalui situs judi online.

“Pelaku mengakui menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat dan mengirimkannya secara online,” ujar pihak kepolisian.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone, uang tunai Rp595.000, serta riwayat pemasangan togel jenis Sydney (SDY).

Kasus ini telah dilaporkan dan saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Inhil untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora melalui Kasat Reskrim menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas praktik perjudian.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Polisi juga mengapresiasi peran masyarakat yang aktif memberikan informasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan menjaga kamtibmas dan menjauhi segala bentuk perjudian,” pungkasnya.

Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang

Sat, 18 Apr 2026 08:38:10 +0700

RETEH - Di tengah luka yang masih menganga akibat amuk si jago merah di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, hadir uluran tangan penuh cinta dari anak bangsa. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) se-Kabupaten Indragiri Hilir datang membawa harapan.

Bukan sekadar mengurusi piring-piring gizi bagi tunas bangsa di sekolah, mereka melangkah lebih jauh. Menembus batas tugas, merengkuh duka saudara sebangsa yang rumahnya luluh dilalap api beberapa waktu lalu.

Sebanyak 61 paket sembako diserahkan langsung kepada 61 kepala keluarga penyintas kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah. Setiap bungkusnya bukan hanya beras, minyak, dan gula, melainkan doa dan peluk hangat dari segenap Mitra SPPG se-Inhil.

Syahroni, salah satu perwakilan Mitra SPPG se-Inhil, menegaskan bahwa langkah ini adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk membuktikan bahwa merah putih tidak hanya berkibar di tiang, tetapi juga mengalir di nadi kepedulian.

"Ini menjadi momentum bahwa Mitra SPPG se-Inhil bukan hanya mengurusi gizi bagi anak sekolah. Tetapi juga peduli dan terlibat dalam tugas kemanusiaan," ungkap Syahroni dengan mata berkaca.

Kehadiran mereka di Reteh adalah sumpah yang diikrarkan tanpa kata: bahwa tidak ada saudara yang dibiarkan berjuang sendiri ketika musibah datang menyapa. Dari Inhil, semangat gotong royong kembali ditegaskan sebagai napas Indonesia.

Bagi para korban, bantuan ini adalah semangat baru. Pengingat bahwa di balik puing dan arang, masih ada tangan-tangan tulus yang mengulurkan asa agar mereka bangkit kembali.

Mitra SPPG se-Inhil berharap, meski tak seberapa, paket sembako itu mampu meringankan beban, mengganjal lapar, dan meneguhkan hati para korban musibah kebakaran.

"Ada 61 paket sembako yang kita berikan untuk 61 KK yang terkena musibah kebakaran ini," pungkas Syahroni.

Dari Pulau Kijang, kita belajar bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan cinta. Bahwa di negeri ini, duka satu adalah duka semua, dan bangkitnya satu adalah bangkitnya kita bersama.

Pemkab Inhil Buka Seleksi Paskibraka 2026, Tekankan Transparansi dan Objektivitas

Tue, 14 Apr 2026 13:42:17 +0700

TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Zailani, buka resmi Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Inhil Tahun 2026.

Pembukaan yang dirangkai dengan Apel ini, berlangsung Selasa (14/4) pagi di Venue Futsal Jalan Lingkar I, Tembilahan. Tampak hadir dalam giat tersebut jajaran Unsur Forkopimda, Perangkat Daerah terkait, Tenaga Medis, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Inhil, Pendamping dan para peserta calon Paskibraka.

Agar Seleksi dimaksud berjalan lancar demi suksesnya Pengibaran Bendera Merah Putih 17 Agustus mendatang, Kaban Kesbangpol pun membawa sejumlah pesan dari Bupati Inhil yang menegaskan bahwa seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

“Mengibarkan Sang Merah Putih merupakan tugas mulia, maka kita harus menyiapkan generasi muda terbaik yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang prima, tetapi juga mental yang kuat, menjaga kedisiplinan, serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka proses seleksi yang benar sangat diperlukan dalam hal ini,” ujar Kaban Kesbangpol saat menjadi Pembina Apel mewakili Bupati Inhil.

Selanjutnya, pesan juga ditujukan untuk para peserta yang berjumlah 110 orang ini, terdiri dari 69 siswa dan 41 orang siswi.

“Adik-adik sekalian, tunjukkanlah kemampuan terbaik yang kalian miliki, jaga kesehatan, patuhi semua peraturan yang berlaku dan junjung tinggi sportivitas, ingat ya, peserta yang terpilih nanti ialah mereka yang siap secara fisik, mental dan karakter,” lanjut Zailani.

Rangkaian Seleksi Paskibraka yang meliputi tes kesehatan, parade, PBB, kesamaptaan dan kepribadian ini, dibagi dalam beberapa sektor, Sektor I dilaksanakan Selasa 14 April di Kecamatan Tembilahan, sementara untuk Sektor 2 digelar di Kota Baru Kecamatan Keritang dan Sektor 3 diadakan di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman pada Jumat 17 April 2026, dengan diikuti peserta dari wilayah tempatan dan kecamatan terdekat.

Apel Bareng 50 Ormas, KNPI Apresiasi Langkah Kapolres Inhil Jaga Kondusivitas

Tue, 14 Apr 2026 13:39:37 +0700

TEMBILAHAN - Di halaman Polres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada, Selasa (14/4/2026), gema kebersamaan berkumandang. Sekitar 50 organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kabupaten Indragiri Hilir berdiri satu barisan dalam Apel Sabuk Kamtibmas bersama Polres Inhil.

Langit Tembilahan menjadi saksi ketika pemuda-pemudi Negeri Seribu Parit mengikrarkan janji: menjaga tanah kelahiran tetap aman, damai, dan bermartabat. Apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan jiwa untuk merawat Indonesia dari beranda paling depan.
Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten Indragiri Hilir hadir dengan langkah tegap dan hati yang bergetar cinta pada tanah air. Bagi mereka, keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas seragam cokelat, tetapi amanah seluruh anak bangsa.
Ketua DPD KNPI Inhil, Mahmudin, SPi menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang dalam kepada Kapolres Inhil atas terselenggaranya Sabuk Kamtibmas. Di matanya, kegiatan ini adalah jembatan emas yang menyatukan polisi dan pemuda dalam satu tarikan napas pengabdian.

"Kami dari KNPI Kabupaten Indragiri Hilir sangat mengapresiasi inisiatif Polres Inhil yang telah menyelenggarakan Apel Sabuk Kamtibmas ini sebagai wadah memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Ini merupakan langkah nyata dalam membangun kebersamaan menjaga situasi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif," tutur Mahmudin dengan suara penuh ketulusan.

Ia menegaskan, KNPI Inhil tidak akan berpangku tangan.

Pemuda harus berdiri di garda terdepan, menjadi suluh di tengah gelap, menjadi penyejuk di tengah bara. Stabilitas daerah adalah harga mati yang harus dijaga bersama.

"KNPI Inhil siap bersinergi bersama Polres Inhil dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta mengajak seluruh pemuda agar menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis," tegasnya.

Sebagai penanda janji yang takkan lekang oleh waktu, seluruh perwakilan organisasi membubuhkan tanda tangan pada komitmen Apel Sabuk Kamtibmas. Tinta itu menjadi sumpah, bahwa Inhil harus tetap teduh untuk anak cucu.

Dari Gajah Mada, embusan semangat kebangsaan itu mengalir ke seluruh pelosok Inhil. Bahwa menjaga negeri ini adalah ibadah, bahwa merawat persatuan adalah jihad kita hari ini.(*)

Bupati Inhil Bahas APBD 2026, Fokus Belanja Wajib dan Peningkatan PAD dari Hilirisasi Kelapa

Tue, 14 Apr 2026 06:33:50 +0700

INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman mengikuti pembinaan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Senin (13/4/2026).

Kegiatan yang diikuti secara virtual bersama Sekretaris Daerah Tantowi Jauhari ini membahas strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan bahwa Pemkab Inhil tetap memprioritaskan belanja wajib dalam APBD 2026, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Belanja wajib harus tetap terpenuhi sesuai ketentuan, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengembangan sektor unggulan.

Salah satu yang disorot adalah potensi hilirisasi kelapa sebagai kekuatan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir.

Tidak hanya itu, potensi retribusi jasa pelabuhan juga dinilai dapat menjadi sumber PAD baru, mengingat Inhil merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas transportasi air yang tinggi.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kemendagri juga meminta Pemkab Inhil fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pendekatan berbasis data (by name by address).

Selain itu, kerja sama dengan perusahaan didorong untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda melalui program sertifikasi.

Bupati Herman menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan APBD 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir di Tengah Puing Kebakaran Pulau Kijang, Bupati Inhil, Herman Salurkan Bantuan Ratusan Juta dan Ajak Dunia Usaha Bahu-Membahu

Mon, 13 Apr 2026 20:36:04 +0700

PULAU KIJANG – Menepati janji untuk memberikan dukungan penuh bagi korban bencana, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, turun langsung ke lokasi kebakaran di Pasar Bom, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Minggu (12/4/2026). Kedatangan Bupati bersama Ketua TP-PKK Inhil dan jajaran ini bertujuan untuk menyerahkan bantuan skala besar sekaligus memberikan penguatan moril bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Kecamatan Reteh, musibah yang terjadi pada 8 April lalu ini berdampak pada 101 bangunan, dengan rincian 84 bangunan hangus terbakar dan 17 rusak berat. Tragedi ini menyebabkan 61 Kepala Keluarga (190 jiwa) kehilangan harta benda dan tempat bernaung.

Sejak pasca-kejadian, bantuan dari berbagai tingkatan pemerintahan terus mengalir. Bupati Herman merincikan bahwa bantuan yang diserahkan merupakan hasil sinergi antara BNPB Pusat, BPBD Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau BPBD Inhil, serta Dinas Sosial Inhil.

Adapun paket bantuan yang telah dan sedang didistribusikan meliputi:

Pangan & Logistik:
Ribuan liter minyak goreng, ratusan dus mie instan, beras total 2,5 ton, serta ratusan paket gula, susu, dan ikan kaleng.

Hunian Darurat:
Matras, selimut, terpal, kain sarung, dan lampu lentera dari BNPB untuk membantu warga di pengungsian.

Kesehatan & Sandang:
Paket Hygiene Care, pempers, pakaian olahraga (kaos dan celana training), serta bantuan khusus "Sekail Umpan" (Sedekah Pakaian Inhil) sebanyak 11 karung pakaian layak pakai yang diinisiasi oleh Ketua TP PKK Inhil, Hj. Katerina Susanti.

Selain bantuan fisik, Bupati Herman juga menyerahkan bantuan uang tunai melalui Baznas Inhil dengan nilai fantastis mencapai Rp168.000.000. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak ter-cover oleh bantuan logistik pangan.

Di tengah suasana haru saat berdialog dengan para korban, Bupati Herman menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Beliau menegaskan bahwa pemulihan Pulau Kijang membutuhkan semangat gotong royong yang luar biasa.

"Melihat kondisi di lapangan, hati saya sangat teriris. Pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal, namun beban ini terlalu berat jika dipikul sendiri. Saya mengetuk hati para pelaku dunia usaha, perusahaan-perusahaan di Inhil, serta seluruh masyarakat yang memiliki rezeki lebih, mari kita bersatu membantu saudara kita di sini. Sekecil apa pun bantuan Anda, itu adalah harapan bagi mereka untuk bangkit," ujar Bupati Herman dengan nada getir.

Bupati juga mengapresiasi langkah cepat tim BPBD, Dinsos, dan relawan yang telah bekerja siang malam sejak tanggal 9 April hingga hari ini. Ia memastikan bahwa distribusi bantuan akan terus dikawal agar tepat sasaran kepada 190 jiwa yang terdampak.

"Kita tidak hanya memberikan makanan, kita ingin memberikan harapan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi musibah ini," pungkasnya.

Bupati Indragiri Hilir Herman Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026

Mon, 13 Apr 2026 20:32:48 +0700

TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang rawan mengalami kenaikan.

Berdasarkan paparan, inflasi nasional pada Maret 2026 (month to month) tercatat sebesar 0,41 persen, dan secara year on year mencapai 3,48 persen. Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain ikan segar, daging ayam ras (3,30 persen), beras (0,65 persen), telur ayam ras (2,34 persen), cabai rawit (4,74 persen), minyak goreng, serta daging sapi. Dari sektor transportasi, bensin dan tarif angkutan antarkota juga turut menyumbang inflasi.

Selain itu, beberapa komoditas mengalami gejolak harga signifikan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, beras, dan cabai rawit yang menunjukkan fluktuasi cukup tinggi.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 April 2026, tercatat sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 16 provinsi mengalami penurunan IPH, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan yaitu cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.

Lebih lanjut, dalam paparan Badan Pangan Nasional disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga gula pasir di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) hingga minggu pertama April 2026. Beberapa daerah di Provinsi Riau yang tercatat antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan distribusi dan stabilisasi harga, khususnya untuk komoditas gula pasir agar tetap sesuai dengan HAP yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret melalui operasi pasar, penguatan distribusi bahan pokok, pemantauan harga secara rutin, serta optimalisasi peran TPID.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, OPD terkait, serta jajaran TPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyegaran Birokrasi Inhil: Ari Syuria Resmi Nakhodai Kecamatan Tembilahan

Mon, 13 Apr 2026 16:40:18 +0700

TEMBILAHAN – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Engku Kelana Tembilahan pada Senin pagi, 13 April 2026. Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, secara resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi wajah ibu kota kabupaten, menyusul dilantiknya Ari Syuria, SE, M.Si sebagai Camat Tembilahan. Sosok yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di berbagai sektor strategis pemerintahan ini kini dipercaya untuk memimpin jantung administrasi di "Negeri Seribu Parit".

Ari Syuria bukanlah nama asing dalam birokrasi Inhil. Ia merupakan putra daerah yang menempuh seluruh jenjang pendidikan dasarnya di Tembilahan, mulai dari SDN 004 Tembilahan, SMPN 1 Tembilahan, hingga SMAN 1 Tembilahan Hulu, sebelum akhirnya menyelesaikan gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Universitas Riau.

Pengalaman jabatannya pun tergolong sangat komprehensif, mencakup bidang administrasi kepegawaian, komunikasi pimpinan, hingga penanganan darurat.

Kombinasi pengalaman di bidang administrasi dan lapangan ini dinilai banyak pihak sebagai modal kuat untuk membenahi Kecamatan Tembilahan yang memiliki kompleksitas tinggi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menekankan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari upaya akselerasi pelayanan publik. Ia berharap para pejabat yang dilantik, termasuk Camat Tembilahan, dapat langsung "tancap gas" dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Usai prosesi pelantikan, Ari Syuria menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan.

"Secara pribadi dan keluarga, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati H. Herman atas amanah yang dititipkan kepada saya sebagai Camat Tembilahan. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas tinggi," ujar Ari Syuria.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan rekan kerja di instansi sebelumnya yang telah memberikan dukungan selama ia bertugas. Terkait visi kedepan untuk Kecamatan Tembilahan, Ari menekankan pada aspek pelayanan yang lebih inklusif dan responsif.

"Tembilahan adalah wajah dari Indragiri Hilir. Harapan saya kedepan, kita bisa memperkuat koordinasi hingga tingkat RT/RW untuk memastikan program pemerintah daerah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Saya memohon doa dan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Tembilahan agar kita bisa bersama-sama membangun kecamatan ini menjadi lebih baik, dan melayani," tambahnya.

Selain pelantikan Camat Tembilahan, acara ini juga meresmikan penempatan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), serta Pejabat Fungsional. Agenda ini diharapkan menjadi energi baru bagi tata kelola pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2026.

Pemda Inhil Tegaskan Proses Pengisian Komisaris BPR Gemilang Berjalan, Operasional Tetap Diawasi OJK

Sat, 11 Apr 2026 23:44:54 +0700

TEMBILAHAN — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan komisaris di Bank BPR Gemilang tengah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus memastikan operasional bank tetap berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Inhil, Dwi Budianto, membenarkan adanya kekosongan satu posisi komisaris di tubuh BPR Gemilang. Namun, kondisi tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh pihak direksi kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan lembaga keuangan.

“Memang benar saat ini terdapat kekosongan satu komisaris pada BPR Gemilang, yang seharusnya 2 orang. Namun hal tersebut sudah dilaporkan ke OJK, dan seluruh proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan,” jelas Budi.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tidak tinggal diam. Proses seleksi calon komisaris telah dilakukan melalui panitia seleksi (pansel), dan saat ini tinggal menunggu tahapan lanjutan berupa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK.

“Pemda sudah melaksanakan proses penjaringan calon komisaris. Nama-nama yang memenuhi syarat akan diajukan ke OJK untuk mengikuti fit and proper test. Ini bagian dari mekanisme yang harus dilalui,” tambahnya.

Tak hanya komisaris, Pemda juga tengah memproses pengisian jabatan direksi. Saat ini, BPR Gemilang diketahui hanya memiliki satu orang direksi, dan tahapan seleksi untuk posisi tersebut juga telah rampung di tingkat pansel dan selanjutnya tinggal menunggu hasil ujian dan rekomendasi dari OJK tahapan untuk pengisian direksi dan komisaris dimaksud.

Budi menjelaskan, kondisi jumlah komisaris dan direksi saat ini masih berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, jumlah anggota dewan komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.

“Dengan kondisi saat ini satu direksi, maka satu komisaris masih dalam batas ketentuan. Namun demikian, Pemda tetap berkomitmen untuk melengkapi struktur tersebut agar lebih optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa operasional BPR Gemilang tetap berjalan normal dan berada di bawah pengawasan OJK.

“Sampai saat ini, kegiatan operasional bank tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan izin dan pengawasan langsung dari OJK. Tidak ada gangguan terhadap layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Daerah juga menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan BPR, termasuk melalui pengisian struktur manajemen yang sesuai aturan.

“Proses ini membutuhkan tahapan dan tidak bisa instan, karena harus melalui penilaian OJK. Yang jelas, kami serius dan sedang berproses,” tutup Budi.

Dengan langkah tersebut, Pemda berharap masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap kinerja BPR Gemilang sebagai lembaga keuangan daerah yang terus berbenah sesuai regulasi.

IKKS Inhil Periode 2025–2029 Resmi Dikukuhkan, Bupati Inhil, Herman Tekankan Peran dalam Pembangunan Daerah

Sat, 11 Apr 2026 20:14:15 +0700

TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, resmi mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2025–2029 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Top 5 Tembilahan, (10/4/2026) Jumat malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, para ketua paguyuban, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Kuantan Singingi yang berdomisili di Inhil, serta undangan lainnya.

Ketua IKKS Inhil, Fajar Husen, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IKKS terus berupaya memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan peran masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia menegaskan, ke depan organisasi akan tetap memprioritaskan program sosial keagamaan serta mendorong pengembangan sektor ekonomi dan kebudayaan dengan memperhatikan kondisi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Indragiri Hilir juga menyerahkan santunan kepada para lanjut usia sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menyoroti keberagaman profesi masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir yang dinilainya menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun daerah.

“Masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari guru, dokter, aparatur sipil negara, petani, pedagang, hingga pekerja di sektor informal. Ini merupakan potensi besar yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, semangat kebersamaan dinilai menjadi modal utama untuk terus berkembang.

“Kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita memang masih memiliki tantangan, tetapi juga banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagian dari kita hidup dalam keterbatasan, namun semangat kebersamaan yang kita miliki selalu menjadi kekuatan untuk terus maju,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa IKKS memiliki peran strategis tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dan gotong royong antaranggota. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat luas.

“Dengan adanya organisasi ini, kita bisa saling berbagi informasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kuantan Singingi yang ada di Indragiri Hilir. Hal ini tentu dapat terwujud apabila kita semua bersinergi dan bekerja sama,” tutupnya.

79 Rumah Hangus di Reteh, Bupati Inhil Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Thu, 09 Apr 2026 18:26:17 +0700

RETEH – Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar di Kecamatan Reteh, Rabu (8/4/2026), mengakibatkan ratusan rumah terdampak dan puluhan di antaranya hangus terbakar.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut dan langsung menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan.

Berdasarkan data sementara, total 106 rumah terdampak, dengan rincian:

79 rumah hangus terbakar,
9 rumah rusak berat,
19 rumah rusak ringan.

Sebagai langkah darurat, BPBD Inhil telah menyalurkan 106 paket bantuan untuk setiap kepala keluarga terdampak.

Adapun isi bantuan meliputi:

beras 5 kg,
gula 1 kg,
ikan kaleng,
mie instan,
minyak goreng 1 liter,
susu kaleng,
serta teh celup.

Bupati Herman menegaskan, bantuan ini merupakan tahap awal untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

“Kami turut merasakan duka warga. Saat ini fokus utama memastikan kebutuhan makanan tercukupi,” ujarnya.

Ia juga mengaku tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Baznas Inhil, serta berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar bantuan lanjutan segera disalurkan.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat, untuk ikut membantu korban kebakaran.

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami berharap ada kepedulian dari semua pihak untuk membantu warga yang terdampak,” tegasnya.