Latest Posts

DPMD Inhil Gelar Peringatan HKG PKK ke-54 Tahun 2026

Fri, 18 Sep 2026 17:34:52 +0700

TEMBILAHAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) selenggarakan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54 tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Acara yang digelar di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan, mengusung tema 'Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita Wujudkan Indonesia Emas 2045' sebagai penguatan peran keluarga dalam pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, pengurus Tim Penggerak (TP) PKK kabupaten hingga tingkat kecamatan dan desa, serta para tamu undangan dari berbagai unsur Forkopimda, Kamis (17/9/2026).

Ketua Tim Penggerak PKK Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kader PKK atas dedikasi dan konsistensi mereka dalam mendampingi serta memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan di Inhil.

"Gerakan PKK adalah mitra strategis pemerintah daerah. Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, kita harapkan semangat kebersamaan dan 10 Program Pokok PKK terus dioptimalkan guna mewujudkan keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mandiri," ujar Hj. Katerina Susanti Herman, dalam arahannya.

Dikatakannya, kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka. Namun dijadikan momentum gerakan bersama seluruh jajaran PKK mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam pembangunan dari tingkat akar rumput.

"Melalui 10 Program Pokok PKK, kader-kader di desa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga," ujarnya.

Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, di antaranya pameran produk unggulan, pasar murah, bakti sosial donor darah serta pelayanan kesehatan gratis.

Peringatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng peringatan Hari Kesatuan Gerak (HGK) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54 sebagai bentuk rasa syukur atas dedikasi seluruh PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk terus berkontribusi nyata bagi pembangunan Inhil.

Puncak Gema Literasi Indragiri 2026: Bunda Literasi Inhil Tegaskan Literasi Adalah Gerakan Bersama

Sun, 13 Sep 2026 15:54:55 +0700

TEMBILAHAN – Bunda Literasi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Katerina Susanti Herman,secara resmi menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Kenduri Literasi yang digelar di Hotel Telaga Puri, Tembilahan, Minggu (13/9/2026). Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Gema Literasi Indragiri Tahun 2026 yang ditaja oleh Rumah Bacaan Masyarakat (RBM) Sinar Kreasi.

Katerina Susanti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RBM Sinar Kreasi serta seluruh pihak, pengelola rumah baca, relawan, guru, dan orang tua yang tak kenal lelah menjaga budaya membaca di tengah masyarakat.

Beliau menegaskan bahwa literasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis semata. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta memanfaatkan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan.

"Membangun budaya literasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak cukup hanya sekolah, perpustakaan, atau pemerintah. Literasi harus menjadi gerakan bersama—mulai dari keluarga sebagai tempat pertama tumbuh cinta buku, sekolah sebagai ruang mengasah kemampuan, hingga rumah bacaan yang mendekatkan pengetahuan ke masyarakat," ujar Katerina Susanti.
Rangkaian Gema Literasi Indragiri 2026 tidak hanya diisi dengan perayaan puncak Kenduri Literasi, tetapi juga dibekali dengan berbagai kegiatan edukatif seperti Lokakarya Penulisan Puisi dan Workshop Jurnalistik.

Sebagai bentuk apresiasi atas karya dan kreativitas para peserta, acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang yang berhasil meraih juara dalam berbagai cabang lomba yang diselenggarakan selama rangkaian Gema Literasi Indragiri 2026. Bunda Literasi Inhil berkesempatan menyerahkan langsung penghargaan tersebut secara simbolis.

"Satu buku yang dibaca hari ini dapat melahirkan satu gagasan. Satu gagasan melahirkan karya, dan satu karya dapat memberikan perubahan bagi banyak orang. Mari kita jadikan Indragiri Hilir sebagai daerah yang masyarakatnya gemar membaca, senang belajar, berpikir kritis, dan bijak dalam mengelola informasi," tambahnya.

Acara puncak di Hotel Telaga Puri ini ditutup dengan suasana penuh kehangatan serta pesan motivasi lewat bait pantun penutup dari Bunda Literasi yang mengajak generasi muda memanfaatkan waktu dengan rajin membaca buku sebagai jembatan ilmu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Indragiri Hilir, Camat Tembilahan, Kasi PAUD Dinas Pendidikan Inhil, Lurah Pekan Arba, Bunda Literasi Kecamatan & Kelurahan, Ketua Forum TBM Indragiri Hilir, para narasumber, serta peserta Kenduri Literasi.

Kadis PMD Dampingi Bupati Inhil Lantik Kades Lahang Hulu dan PAW Desa Sungai Baru

Sun, 13 Sep 2026 12:16:15 +0700

GAUNG - Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Yuliargo, SP., M.Si dampingi Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE., MT melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lahang Hulu dan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung.

Pelantikan tersebut disejalankan dengan pelantikan Ketua TP PKK dan Penjabat Ketua TP PKK kedua desa, serta peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gembira, Pintasan, Semambu Kuning, Soren, Teluk Merbau dan Belantaraya Kecamatan Gaung, Sabtu (12/9/2026).

Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan kepala desa tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu membaca persoalan masyarakat, mengambil keputusan, menggerakkan perangkat desa dan menghadirkan solusi.

“Jangan datang hanya untuk menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga meminta Kades memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan serta menjadi teladan dalam disiplin dan integritas. Khusus kepala desa hasil PAW. Ia menekankan pentingnya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok yang mendukung maupun tidak mendukung dalam proses sebelumnya.

Kepada anggota BPD yang baru diresmikan, Bupati meminta agar menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara konstruktif, bukan sebagai upaya mencari kesalahan kepala desa.

Menurutnya, kepala desa dan BPD bukan dua pihak yang harus saling berhadapan, melainkan dua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang harus saling menguatkan. Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah demi kepentingan masyarakat.

“Pengawasan harus dimaknai sebagai upaya memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel serta diarahkan pada program yang memberikan hasil dan manfaat nyata. Potensi ekonomi desa perlu dikembangkan melalui ketahanan pangan, koperasi, BUM Desa dan peningkatan PADes.

Ia turut meminta camat dan Dinas PMD memperkuat pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa agar setiap persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin

Menurut Bupati, keberhasilan pemerintahan desa bukan diukur dari banyaknya kegiatan maupun besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan pemerintah desa.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat, untuk Indragiri Hilir yang semakin berjaya,” pungkasnya.

1 Rumah Kebakaran Di Tembilahan

Thu, 10 Sep 2026 21:13:03 +0700

TEMBILAHAN – Satu unit rumah warga di Jalan Budiman, Gang Silaturahim 1, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terbakar pada Kamis (10/9/2026) malam.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.41 WIB. Api menghanguskan satu unit rumah milik M. Doni Kurniawan.

Demikian disampaikan Camat Tembilahan Ari Syuria, SE, M.Si dalam laporan kejadian kebakaran kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penanganan kebakaran, sejumlah unsur dikerahkan ke lokasi, terdiri dari Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, TNI, Polri, Tim Rescue, PAOUPAI, serta PSMTI.

Tim gabungan melakukan upaya pemadaman dan penanganan di lokasi kejadian untuk mencegah api meluas ke bangunan maupun rumah warga di sekitar lokasi.

Hingga laporan ini disampaikan, penyebab kebakaran, ada atau tidaknya korban jiwa, serta total kerugian material masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

Pemerintah Kecamatan Tembilahan menyatakan perkembangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut akan dilaporkan setelah proses pendataan selesai.

Kandarani Warga Inhil Terima Kaki Palsu dari Kemensos

Sat, 05 Sep 2026 15:52:38 +0700

TEMBILAHAN - Sebuah bantuan terkadang bukan sekadar benda. Bagi Kandarani, warga Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), bantuan kaki palsu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjadi bagian dari harapan untuk kembali menjalani aktivitas dengan lebih mandiri.

Kaki palsu tersebut diserahkan kepada Kandarani pada Kamis (3/9/2026) di Sentra Abiseka Pekanbaru. Bantuan itu diajukan lewat Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya diproses melalui Kementerian Sosial RI di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Setelah menerima bantuan tersebut, Kandarani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan bantuan tersebut.

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Kementerian Sosial RI yang telah memberikan bantuan kaki palsu serta perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu untuk mendukung aktivitas dan kemandirian.

Rasa terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memfasilitasi proses pengajuan bantuan tersebut hingga akhirnya dapat diterima.

Bagi Kandarani, bantuan itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah alat bantu. Di balik kaki palsu tersebut ada perhatian, kepedulian, dan harapan bahwa dirinya tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Berawal dari Usulan hingga Pengukuran

Pendamping Sosial Kecamatan Batang Tuaka, Bapadhal, S.Pd.I, menjelaskan bahwa proses mendapatkan bantuan kaki palsu tersebut diawali dari pengusulan melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Abiseka Pekanbaru.

"Usulan bantuan ini disampaikan lewat Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Abiseka Pekanbaru," ujar Bapadhal saat dihubungi, Jumat (4/9/2026).

Selang beberapa lama Setelah usulan diproses, Kandarani kemudian diundang ke Pekanbaru untuk menjalani pengukuran. Tahapan tersebut dilakukan agar kaki palsu yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Menurut Bapadhal, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Kandarani, terutama dalam mendukung mobilitas, aktivitas sehari-hari, dan kemandiriannya.

Terima Kasih yang Tak Sekadar Kata

Bantuan yang diterima Kandarani juga menjadi pengingat bahwa kepedulian pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Melalui bantuan tersebut, Kandarani menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Indragiri Hilir.

Baginya, perhatian yang diberikan bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga menghadirkan kembali rasa percaya diri dan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Indragiri Hilir. Bantuan ini sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikan dan perhatian yang diberikan kepada saya menjadi amal dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang telah membantu," ungkap Kandarani.

Bapadhal turut menyampaikan apresiasi kepada Kemensos RI dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Indragiri Hilir atas sinergi dan pelayanan yang telah diberikan.

"Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi Kandarani dan dapat menjadi penyemangat untuk kembali beraktivitas. Terima kasih kepada Kemensos RI dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan perhatian serta memfasilitasi bantuan ini," ujarnya.

Bantuan kaki palsu tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat meningkatkan mobilitas dan kemandirian.

Bagi Kandarani, Kamis (3/9/2026) bukan sekadar hari ketika sebuah bantuan diserahkan. Hari itu menjadi momentum tumbuhnya kembali harapan—bahwa di tengah keterbatasan, masih ada tangan-tangan yang peduli dan membuka jalan untuk melangkah lebih jauh.

Sinkronkan Tertib Administrasi, KONI Inhil Menggelar Konsolidasi Bersama Seluruh Cabor

Sat, 05 Sep 2026 15:51:31 +0700

TEMBILAHAN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kegiatan konsolidasi bersama seluruh pengurus Cabang Olahraga (Cabor) di bawah naungannya.

Ketua KONI Inhil, Zainuddin Acang, menyampaikan rapat konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola administrasi organisasi keolahragaan di Kabupaten Inhil.

"Pertemuan penting ini sebagai upaya menyinkronkan tertib administrasi serta menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai agenda pembinaan atlet ke depan," kata Zainuddin Acang di kantor KONI, Sabtu (5/9/26).

Dalam arahannya, Zainuddin Acang mengatakan, pengurus KONI Inhil menekankan bahwa prestasi olahraga yang gemilang tidak akan lahir tanpa adanya fondasi organisasi yang kuat dan transparan.

Administrasi yang tertib menjadi aspek krusial, terutama dalam hal pelaporan keuangan, keabsahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Cabor, serta pendataan atlet dan pelatih secara akurat.

"Tertib administrasi bukan sekadar urusan birokrasi di atas kertas, melainkan wujud akuntabilitas dan profesionalisme kita bersama dalam memajukan dunia olahraga yang baik" ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan ketua dan pengurus Cabor se-Kabupaten Inhil ini membahas beberapa poin penting, antara lain mengenai penyelarasan data, transparan pelaporan, serta kalender pembinaan.

"Perlunya oemutakhiran data base atlet, pelatih, dan official Cabor agar terintegrasi dengan data KONI Kabupaten maupun Provinsi. Selanjutnya standarisasi pembuatan LPJ penggunaan dana pembinaan sesuai aturan," terangnya.

Tertib administrasi Cabor tersebut dalam rangka menghindari adanya temuan dari pihak hukum. Maka dari itu perlunya pelaporan kegiatan setiap Cabor secara transparan dan akuntabel agar tidak adanya temuan dikemudian hari.

"Ini penting untuk memperkuat fondasi organisasi melalui tertib administrasi untuk menghindari persoalan hukum dikemudian hari," tegas Acang.

Melalui forum konsolidasi ini, para pengurus Cabor menyambut baik langkah KONI Inhil. Mereka sepakat untuk saling bersinergi dan memperbaiki sistem administrasi internal masing-masing Cabor agar roda organisasi dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dengan terbangunnya koordinasi yang solid dan tertib administrasi yang baik, KONI Inhil optimis pembinaan prestasi atlet di Inhil dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan mampu menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah yang lebih tinggi.

Kontingen Atlet Taekwondo Inhil Raih Juara Umum 2 di Kejuaraan Piala Kodam XIX Tuanku Tambusai

Tue, 01 Sep 2026 15:04:19 +0700

PEKANBARU — Prestasi membanggakan ditorehkan oleh kontigen Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meriah Juara umum 2 di ajang Kejuaraan Taekwondo Riau Challenge 2026 Piala Kodam XIX Tuanku Tambusai.

Kejuaraan yang mempertemukan 47 atlet berbakat dari berbagai daerah ini menjadi ajang pembuktian kerja keras, disiplin, dan latihan intensif yang selama ini dijalani oleh atlet Inhil yang digelar pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2026 di GOR Pekanbaru.

Ketua Pengcab TI Inhil Norman, M. Pd menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pencapaian gemilang yang diraih TI Inhil. Keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi atlet membuktikan bahwa atlet TI Inhil mampu bersaing di Kejurprov mendatang.

"Alhamdulillah team TI Inhil mendapatkan prestasi juara 2 umum, serta juara terbaik pomsee prestasi putra atas nama Marsel Romansa dan juga mendapatkan team terbaik," kata Norman, M. Pd, Selasa (1/9/2026).

Norman, M. Pd juga mengucapkan terimakasih kepada pelatih TI Inhil Hendri Supriadi, S.Pd. dan Himron Karya, S.Pd yang telah membimbing atlet tanpa kenal lelah hingga mampu bersaing di ajang Piala Kodam XIX Tuanku Tambusai.

Ia juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Zein Alinus sebagai pelatih dari Kodim 0413 Inhil sekaligus memfasilitasi armada keberangkatan atlet TI Inhil untuk mengikuti kejuaraan, serta dukungan penuh dari para orang tua dan masyarakat Inhil memberikan semangat dan motivasi

"Terimakasih kepada Bapak Zein Alinus dari Kodim 0314 yang telah memfasilitasi armada untuk keberangkatan kegiatan tersebut dan semoga kedepannya semakin terjalin kolaborasi yang solid sehingga kita bisa lebih meningkatkan prestasi baik di dalam provinsi Riau maupun secara Nasional," ucapnya.

Ketua KONI Inhil Zainuddin Acang melalu Bidang Pembinaan Said Adnan mengucapakan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan atlet TI Inhil. Pencapaian ini diharapkan mampu memotivasi generasi muda di Inhil untuk terus aktif berolahraga, khususnya melalui seni beladiri taekwondo.

"Kami sangat mengapresiasi atas keberhasilan adinda Marsel Romansa telah mengharumkan Inhil di Kejuaraan Taekwondo Riau Challenge 2026 Piala Kodam XIX Tuanku Tambusai," kata Said.

Said berharap, ke depan, para atlet peraih medali agar dipersiapkan untuk terus meningkatkan porsi latihan guna menghadapi Kejurprov yang akan digelar pada tahun 2027 mendatang, dengan target membawa pulang lebih banyak emas, perunggu serta perak.

Untuk diketahui, TI Inhil menurunkan 2 kategori Kyurugi dan Poomsae, memperoleh 22 medali emas 17, perak, dan 8 perunggu di Kejuaraan Taekwondo Riau Challenge 2026 Piala Kodam XIX Tuanku Tambusai yang digelar di GOR Pekanbaru pada 30 Agustus 2026 lalu.

List nama lengkap peserta Riau Challenges Kodam

1. Imam Khiyar Rija Wardana : perak(semi prestasi pracadet C u-41 pa)
2. Alesha Humaira : emas(semi prestasi Poomse pracadet C)
3. Latifa Indriyani : emas(semi prestasi Poomse pracadet C)
4. m.irsyad pratama : perak(semi prestasi Poomse pracadet C)
5. sonia rahmanda putri : perak(semi prestasi junior u-49 pi?
6. khanza delzari : perak(semi prestasi Poomse pracadet B)
7. m. Zayid halil gibran : emas( semi prestasi C o-46 pa)
8. saskia aulia putri : emas( semi prestasi junior o-68 pi)
9. Rihadatul aisy : emas( semi prestasi kyorugi cadet u-41 pi)
10. Felicia inara Ramadhani : perak( semi prestasi Poomse pracadet C)
11. Elsa marzela : perak( semi prestasi cadet u-41 pi)
12. sandi Kurniawan : emas( semi prestasi pracadet C u-37 pa)
13. Muhammad Fathian Baika Putra : emas(semi prestasi pracadet A u-27 pa)
14. nur asyifa nazwa ahya : emas(semi prestasi Poomse pracadet B)
15. mikaila meza mildi : emas(semi prestasi Poomse cadet)
16. shafira aulia nisa : perak(semi prestasi cadet u-55 pi)
17. hanindhya mikaila adzzani : emas(semi prestasi pracadet A u-27 pi)
18. Athaya Zahira Usman : perunggu(semi prestasi cadet o-59 pi)
19. Panji adil safikri : emas(semi prestasi pracadet B u-30 pa)
20. Zahwa Zhafira : perak(semi prestasi cadet o-59 pi)
21. ?Rasyifa qorira : perak(semi prestasi cadet o-59 pi)
22. Zezi aulia zahra : emas(semi prestasi cadet u-47 pi)
23. Hans Ivanov Tito Sitorus : perak(semi prestasi pracadet B o-39 pa)
24. Rilzenchua raisha : perak(semi prestasi pracadet B u-27 pi)
25. Arrumi ayu tiannita : perak(semi prestasi pracadet B o-36 pi)
26. kholifah cayah ningsih : emas(semi prestasi pracadet C u-44 pi)
27. Suhaila Ilma Nafia : perunggu(semi prestasi pracadet o-36 pi)
28. Tasya Edelia Khamila : emas( semi prestasi pracadet B u-30 pi)
29. Ahmad Zefa alfariq : perunggu(semi prestasi pracadet A u-20 pa)
30. Neysilla Aprilda : emas(semi prestasi C u-38 pi)
31. Rizqina Faizah Fariska : emas(semi prestasi Poomse junior)
32. Ahnaf Rabbani Ginting : emas(semi prestasi C u-26 pa)
33. M. khairun nafis : perunggu(semi prestasi cadet u-45 pa)
34. M. khairi fairus : emas(semi prestasi pracadet B u-20 pa)
35. Reynan Gumara Akbar : perunggu(semi prestasi pracadet B o-39 pa)
36. Fathiya Husna : emas(semi prestasi Poomse cadet)
37. Alifah alfa kamala : emas(semi prestasi pracadet B u-30 pi)
38..Tombo Ahsan Hutagalung : perak(semi prestasi kyorugi pracadet C o-46 pa)
39. Herna dila juwita : perak(semi prestasi kyorugi pracadet C u-45 pi)
40. Bunga Indah Lestari : perak(semi prestasi Poomse pracadet B)
41. ?zakira herina putri : emas(semi prestasi pracadet C u-41 pi)
42. Diana Nilpatunisa : perunggu(semi prestasi kyorugi cadet u-51 pi)
43. ?Nuriansyah Panggabean : emas(prestasi junior kyorugi o-78 pa)
44. ?Sabil : perunggu(prestasi kyorugi junior u-48 pa)
45. Wafa Ramadani : perunggu ( prestasi poomsae junior Pi )
46. Marchel Romansa : Emas ( prestasi poomsae senior pa )

Indonesia Dicekik Asap, Rakyat Sesak Napas, Pemerintah Gimmick Saja?

Mon, 24 Aug 2026 18:24:43 +0700

NASIONAL - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung Indonesia. Asap semakin tebal, kualitas udara memburuk, dan masyarakat di berbagai wilayah kembali dipaksa menghirup udara yang tidak sehat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas karhutla per 22 Agustus 2026 mencapai 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luasan karhutla terbesar mencapai 38.310 hektare, disusul Riau 16.249,24 hektare.

Sementara itu, pemantauan WALHI hingga akhir Juli 2026 menemukan 118.420 hotspot di seluruh Indonesia, dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare. Yang lebih mengkhawatirkan, 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, baik berupa perkebunan sawit, pertambangan dan konsesi PBPH. Angka ini terus bertambah hingga Agustus.

Tetapi pertanyaannya, sampai kapan pemerintah hanya sibuk memadamkan api, ketika sebagian besar titik panas justru berada di kawasan konsesi perusahaan?

WALHI menemukan sejumlah persoalan serius terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah, terutama terkait tidak adanya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pembebanan kewajiban kepada pemegang konsesi.

Karena itu, Eksekutif Nasional WALHI bersama WALHI daerah akan menyampaikan situasi terkini karhutla di berbagai wilayah, temuan terbaru dari lapangan, serta kritik terhadap respons pemerintah dan langkah yang seharusnya segera dilakukan.

Pemkab Inhil Tegaskan Nama Bupati dan Pejabat Dicatut dalam Dugaan Penipuan Proyek Rp1,6 Miliar

Mon, 24 Aug 2026 15:17:56 +0700

Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Indragiri Hilir memberikan klarifikasi terkait informasi dugaan penipuan berkedok proyek senilai kurang lebih Rp1,6 miliar yang mencatut nama Bupati Indragiri Hilir dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Kepala Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir, Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH., mengatakan pemerintah daerah menghormati setiap upaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun pihak lainnya dalam mendorong penegakan hukum.

Namun, menurutnya, Pemkab Inhil memandang perlu memberikan penjelasan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun pelaku usaha, sekaligus mencegah adanya pihak yang memanfaatkan nama pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Berdasarkan koordinasi dan klarifikasi dengan perangkat daerah terkait, kami menegaskan bahwa Bupati Indragiri Hilir maupun pejabat di lingkungan Pemkab Inhil tidak pernah menjanjikan, mengondisikan, menawarkan, ataupun menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas pengadaan atau penunjukan paket pekerjaan sebagaimana yang diklaim oleh oknum tertentu,” ujar Dhoan.

Nama Bupati dan Pejabat Dicatut

Dhoan menjelaskan, informasi yang mengatasnamakan Bupati maupun pejabat Pemkab Inhil tersebut diduga digunakan untuk meyakinkan calon korban agar menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming memperoleh pekerjaan atau proyek pemerintah.

Ia menegaskan, pejabat pemerintah daerah yang namanya dikaitkan dengan persoalan tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk menawarkan ataupun menjanjikan paket pekerjaan atas nama Pemkab Inhil.

“Pejabat pada OPD terkait juga telah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak mengenal pihak yang bersangkutan dan tidak pernah memberikan kewenangan untuk menawarkan atau menjanjikan paket pekerjaan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,” jelasnya.

Paket Pekerjaan yang Diklaim Perlu Diverifikasi

Pemkab Inhil juga telah melakukan klarifikasi terhadap perangkat daerah terkait mengenai sejumlah paket pekerjaan yang disebut-sebut dalam informasi tersebut.

Dari hasil klarifikasi, sejumlah paket pekerjaan yang diklaim oleh oknum tersebut tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang disebutkan.

Karena itu, Pemkab Inhil mengingatkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan penyedia jasa konstruksi, agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan pemerintah yang disampaikan secara informal dengan membawa-bawa nama pejabat daerah.

Pengadaan Pemerintah Memiliki Mekanisme Resmi

Dhoan menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan pemerintah dilakukan melalui sistem dan kanal resmi yang telah ditetapkan, termasuk mekanisme pengadaan secara elektronik.

“Jangan mudah percaya kepada pihak yang menawarkan proyek dengan iming-iming kepastian mendapatkan pekerjaan, terlebih apabila kemudian meminta sejumlah uang atau commitment fee terlebih dahulu,” tegas Dhoan.

Menurutnya, setiap informasi mengenai paket pekerjaan pemerintah harus terlebih dahulu diverifikasi melalui perangkat daerah terkait maupun kanal resmi pemerintah.

Masyarakat Diminta Waspada

Pemkab Inhil melalui Diskominfopers juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha jasa konstruksi, kontraktor, organisasi kemasyarakatan, LSM, serta insan pers untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi mengenai paket pekerjaan pemerintah.

Masyarakat diminta tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pesan WhatsApp, komunikasi melalui telepon, pertemuan informal, maupun pengakuan seseorang yang mengatasnamakan Bupati atau pejabat Pemkab Inhil.

“Kami mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Bupati maupun pejabat Pemkab Inhil untuk menjanjikan proyek atau kepastian memenangkan tender dengan meminta sejumlah uang. Setiap informasi mengenai pengadaan harus diverifikasi melalui kanal dan mekanisme resmi pemerintah,” kata Dhoan.

Dukung Proses Penegakan Hukum

Pemkab Inhil, lanjut Dhoan, mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara tuntas dugaan penipuan tersebut, termasuk apabila dalam prosesnya ditemukan adanya tindakan pencatutan nama pejabat pemerintah daerah.

Pemkab Inhil menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang agar setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah tentu mendukung proses penegakan hukum dan berharap persoalan ini dapat diusut secara terang. Jika memang terdapat pihak yang menggunakan atau mencatut nama pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi, tentunya hal tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Dhoan menegaskan, Pemkab Inhil berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan verifikasi dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penipuan yang mengatasnamakan Bupati maupun pejabat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Jangan mudah percaya, selalu lakukan verifikasi, dan segera laporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah,” pungkasnya.

Dari Balai Adat LAMR, WALHI Dorong ‘Gerakan Pulihkan Indonesia’ Melalui Penghentian Sumber Kerusakan, Pengakuan Hak Masyarakat Adat, dan Perlindungan Ekosistem

Sat, 22 Aug 2026 12:12:27 +0700

PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membuka rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsolidasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026, di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Provinsi Riau, Jumat (21/8).

Mengusung tema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis”, kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pejuang lingkungan, pemerintah, dan berbagai elemen rakyat untuk membicarakan arah pemulihan ekologis Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan tema Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis lahir dari situasi krisis yang membutuhkan perubahan mendasar dalam cara Indonesia memandang pembangunan dan lingkungan.

Kata dia, pemulihan Indonesia tidak dapat dimaknai sebatas memperbaiki kerusakan lingkungan setelah bencana terjadi. Pemulihan harus dimulai dengan menghentikan sumber-sumber kerusakan, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, serta memastikan kerusakan ekologis tidak terus berulang.

“Indonesia butuh dipulihkan, butuh dikuatkan, butuh bangkit dalam situasi krisis yang luar biasa.”

Boy juga menegaskan bahwa keadilan ekologis merupakan sebuah cara pandang memperluas aspek keadilan bukan sekedar untuk manusia. Dalam bahasa sederhananya, pengakuan terhadap seluruh entitas tersebut diturunkan dalam dua pengakuan dan pemenuhan hak.

“Pertama, apa yang disebut dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan yang kedua, hak-hak alam (the rights of nature atau the rights of mother earth). Menjadikan semua, kita, mengakui bumi dan alam ibu yang memberi kecukupan. Keadilan ini tentu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke hari-hari seterusnya, untuk generasi berikut,” ujar Boy

Ia menilai prinsip tersebut juga memiliki akar kuat dalam pengetahuan masyarakat Nusantara, termasuk masyarakat Melayu. Hubungan manusia dengan alam tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan pemanfaatan, tetapi sebagai relasi yang saling menjaga.

Pembukaan rangkaian PRLH 2026 di Balai Adat LAMR sekaligus menempatkan nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat Melayu sebagai bagian penting dalam percakapan mengenai keadilan ekologis.

Dalam sambutannya, Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil dari Lembaga Adat Melayu Riau mengutip salah satu ungkapan Melayu: "Rupanya pohon-pohon itu juga minta ditebang. Padi minta tuai, air minta diminum."

Tetapi orang Melayu juga mengatakan “Kalau makan jangan menghabiskan, kalau minum jangan mengeringkan.” Prinsip tersebut, menurut Datuk Taufik, menunjukkan adanya hubungan yang saling menjaga antara manusia dan alam. Alam bukan sekadar sumber daya yang dapat terus dieksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan yang juga membutuhkan perhatian dan pemeliharaan.

Dari Riau, memperkuat Gerakan Pulihkan Indonesia Pemilihan Riau sebagai lokasi Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 memperlihatkan urgensi agenda pemulihan ekologis. Berbagai persoalan seperti kerusakan gambut, hilangnya mangrove, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat pesisir menjadi bagian dari krisis ekologis yang dihadapi provinsi ini.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan kerusakan lingkungan di Riau tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam dan ekspansi industri ekstraktif. Masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap wilayah dan hutan adat, sementara ekosistem gambut dan pesisir terus mengalami tekanan.

Karena itu, WALHI mendorong agar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup menjadi ruang untuk menguji kembali arah pembangunan Indonesia.

“Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tapi bagaimana menghentikan kerusakan, memulihkan ekosistem, melindungi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, kelompok disabilitas, orang muda, perempuan, dan generasi yang akan datang agar tidak mewarisi kerusakan-kerusakan yang kita perbuat hari ini,” ujar Eko.

WALHI mendorong hasil rangkaian kegiatan ini memperkuat perlindungan hutan dan gambut, memperbaiki tata kelola perizinan, memastikan penegakan hukum tanpa pandang bulu, memperkuat wilayah adat, dan memastikan masyarakat memiliki ruang yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan

“Gerakan Pulihkan Indonesia harus berarti menghentikan sumber kerusakan, memulihkan ekosistem, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, dan memastikan kerusakan yang sama tidak terus berulang.”

Pengakuan masyarakat adat harus mendahului keputusan pembangunan Pesan mengenai pentingnya pengakuan masyarakat adat juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.

Bima menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang diakomodasi dalam pembangunan. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menentukan keputusan yang berdampak terhadap wilayah dan kehidupannya.

“Sebelum keputusan tentang pemanfaatan lahan dibuat, maka kejelasan masyarakat wilayah adat harus lebih dulu. Jadi pengakuan lebih dulu daripada keputusan.”

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan, “Semestinya partisipasi adalah partisipasi yang bermakna, meaningful participation.”

Menurut Bima, cara pandang terhadap masyarakat adat juga perlu berubah. Dari semula sebagai objek pembangunan, menjadi pemegang hak, dan kemudian sebagai penjaga utama alam.

“Masyarakat adat sebagai penjaga utama alam, custodian atau steward of nature. Jadi pengetahuan lokal, praktik-praktik pengelolaan sumber daya dari masyarakat adat ini menjadi aktor utama dalam keseimbangan ekologis,” ujarnya.

Bima juga mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada regulasi, tetapi membangun proses co-creation bersama masyarakat: duduk bersama, mendesain, melaksanakan, dan mengawal pembangunan secara bersama-sama.

Di Riau, Plt. Gubernur Riau, SF Haryanto mengatakan, pihaknya tengah membangun sistem agar upaya menjaga hutan gambut bisa membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis. Dengan demikian desa, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok perhutanan sosial akan terdorong untuk saling memperkuat kinerja dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.”

Keadilan ekologis harus diterjemahkan menjadi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Moh. Jumhur Hidayat mengatakan gagasan yang berkembang dari gerakan masyarakat sipil dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan regulasi nasional. Salah satunya adalah gagasan mengenai pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan.

Pemerintah, menurut akan memastikan aksi-aksi iklim dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemulihan lingkungan, “Di Indonesia saya tambah satu: prosperity, kesejahteraan. Jadi harus pasti semua itu berujung pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang dipulihkan dengan baik.”

Itu artinya, memastikan agenda pemulihan ekologis tidak boleh berhenti pada target lingkungan, tetapi juga menjamin manfaat dan keadilan bagi masyarakat yang menjaga serta bergantung pada ekosistem.

Dari Balai Adat LAMR, Provinsi Riau, sebuah pesan telah dikirimkan kepada para pemangku kebijakan, bahwa pemulihan ekologis tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan masyarakat adat, perlindungan ruang hidup, serta perubahan cara pandang terhadap alam.

Bupati Herman Kukuhkan Paskibraka Inhil 2026, Tekankan Kekompakan dan Kesiapan

Sun, 16 Aug 2026 12:49:23 +0700

Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 di Gedung Engku Kelana, Sabtu (15/8/2026) malam.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka yang akan mengemban amanah pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Kegiatan pengukuhan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mengikuti rangkaian seleksi, pembinaan, latihan, hingga persiapan menjelang pelaksanaan upacara.

Menurutnya, proses panjang yang telah dilalui diharapkan mampu membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kekompakan para anggota Paskibraka.

“Dengan latihan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang, insyaallah kekompakan dan kesiapan tim Paskibraka sudah semakin baik. Kita berharap seluruh rangkaian tugas dapat berjalan lancar tanpa kendala, sesuai dengan apa yang telah dilatih dan dipersiapkan setiap hari,” ujar Herman.

Bupati berharap seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan penuh konsentrasi dan tanggung jawab. Terlebih, tugas mengibarkan Bendera Merah Putih pada momentum peringatan kemerdekaan merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2026 nanti dapat berjalan sukses, tertib, dan khidmat,” tambahnya.

Herman juga mengingatkan para anggota Paskibraka untuk tidak lengah meskipun telah melewati seluruh rangkaian latihan. Ia meminta seluruh anggota tetap menjaga disiplin, kekompakan, kesehatan, serta fokus hingga seluruh rangkaian tugas selesai.

Menurutnya, pengalaman menjadi anggota Paskibraka tidak hanya berkaitan dengan tugas seremonial pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda.

“Jaga kekompakan, disiplin dan tetap fokus. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan berikan yang terbaik untuk Kabupaten Indragiri Hilir,” pesannya.

Dengan telah dikukuhkannya Paskibraka Kabupaten Inhil Tahun 2026, para anggota kini siap menjalankan tugas utama pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Seluruh rangkaian persiapan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para anggota untuk tampil maksimal dan sukses dalam menjalankan tugas pengibaran maupun penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus mendatang.

BPR Gemilang Kembali Raih Infobank Award, Tembus Peringkat 58 Nasional

Sun, 16 Aug 2026 09:26:24 +0700

JAKARTA — PT BPR Gemilang (Perseroda) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Setelah terakhir meraih penghargaan serupa pada 2018, BPR milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir itu kembali memperoleh Infobank Award 2026 atas kinerja keuangan tahun 2025 dengan predikat “Sangat Bagus”.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BPR Gemilang dalam kategori BPR dengan aset Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, berdasarkan penilaian atas kinerja keuangan tahun 2025. Pada kategori tersebut, BPR Gemilang berhasil menempati peringkat ke-58 secara nasional.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Penghargaan tersebut diterima jajaran pengurus BPR Gemilang, yakni Direktur Utama Nurna Indra Evalita, SE, Komisaris Independen Tulen Peterisa, SE, Pejabat Eksekutif Audit RM Afriandi Putra, S.Sos., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si. yang hadir mewakili Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE., MT.

Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi BPR Gemilang. Penghargaan Infobank Award kembali diraih setelah jeda sekitar tujuh tahun sejak penghargaan terakhir diterima pada 2018.

Prestasi itu juga menjadi semakin berarti karena diraih di tengah tantangan ekonomi dan persaingan industri jasa keuangan yang semakin dinamis. Kinerja tersebut menunjukkan upaya BPR Gemilang dalam menjaga performa keuangan sekaligus memperkuat daya saing sebagai lembaga keuangan milik daerah.

Mewakili Bupati Indragiri Hilir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil H. Dwi Budiyanto menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPR Gemilang atas capaian tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan selamat dan apresiasi kepada BPR Gemilang atas penghargaan yang diraih. Ini merupakan prestasi yang membanggakan, terlebih penghargaan tersebut kembali diraih setelah beberapa tahun dan berhasil menempatkan BPR Gemilang pada peringkat 58 secara nasional,” ujar Dwi.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja BPR Gemilang, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPR Gemilang untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang semakin baik. BPR Gemilang diharapkan terus memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya.

Dwi juga menilai kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan BPR Gemilang. Karena itu, capaian yang diraih harus diikuti dengan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan, profesionalisme, serta tata kelola perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Gemilang (Perseroda) Nurna Indra Evalita, SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaan, kesetiaan, dan dukungan kepada BPR Gemilang.

“BPR Gemilang menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan, kesetiaan, dan dukungan nasabah tercinta kepada BPR Gemilang. Semoga BPR Gemilang terus bisa memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabah secara personal,” ujarnya.

Nurna juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan BPR Gemilang yang terus berupaya melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja perusahaan.

Menurutnya, penghargaan yang diraih merupakan hasil dari kerja bersama seluruh unsur di lingkungan BPR Gemilang, sekaligus menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas pembinaan dan dukungan yang terus diberikan kepada BPR Gemilang.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas pembinaan serta dukungan yang terus-menerus diberikan, khususnya kepada Bapak Bupati H. Herman, SE., MT., sebagai pembina sekaligus Pemegang Saham Pengendali BPR Gemilang,” tutur Nurna.

Diraihnya kembali Infobank Award ini diharapkan menjadi momentum bagi BPR Gemilang untuk semakin memperkuat kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan capaian peringkat ke-58 nasional pada kategori BPR beraset Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, BPR Gemilang menegaskan kembali perannya sebagai salah satu aset daerah yang terus didorong untuk tumbuh, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Upacara HUT ke-81 RI di Inhil Digelar Pagi, Tidak Ada Upacara Detik-Detik Proklamasi Pukul 10.00 WIB

Sun, 16 Aug 2026 09:24:38 +0700

TEMBILAHAN — Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengalami perubahan. Tahun ini, tidak dilaksanakan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi tingkat Kabupaten Inhil pada pukul 10.00 WIB di Lapangan Gajah Mada Tembilahan seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai gantinya, Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Inhil dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, pukul 07.30 WIB di Lapangan Gajah Mada Tembilahan.

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, Rudi Fahmi, mengatakan perubahan tersebut menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang disampaikan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara.

“Untuk tahun ini, Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan pada pagi hari, pukul 07.30 WIB di Lapangan Gajah Mada. Tidak ada lagi pelaksanaan Upacara Detik-Detik Proklamasi tingkat kabupaten pada pukul 10.00 WIB,” ujar Rudi Fahmi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pedoman tersebut, instansi pemerintah di tingkat daerah dan BUMD melaksanakan upacara secara luring di lokasi yang ditentukan oleh kepala daerah atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

“Pelaksanaan upacara di daerah diarahkan selesai sebelum Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga seluruh pejabat dan pegawai dapat menyaksikan rangkaian upacara peringatan secara langsung melalui siaran yang tersedia,” jelasnya.

Rudi menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk turut mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui berbagai kanal media, baik televisi, radio maupun media daring.

Selain itu, berdasarkan pedoman pemerintah pusat, pada 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga 10.20 WIB, masyarakat di seluruh Indonesia diimbau menghentikan aktivitas sejenak sebagai bentuk penghormatan saat pengibaran Bendera Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka.

“Jadi, masyarakat tetap dapat mengikuti dan memaknai momentum Detik-Detik Proklamasi. Hanya saja, pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan rangkaian yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” kata Rudi.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk tetap memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme.

“Mari kita bersama-sama menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiri upacara di daerah dan ikuti rangkaian peringatan nasional, serta bersama-sama menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air,” tutupnya.

Upacara tingkat Kabupaten Inhil tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui Gemilang Televisi (GGTV) dan Gemilang FM 92,6 MHz, sehingga masyarakat yang tidak dapat hadir langsung tetap dapat mengikuti jalannya upacara.

Bunda PAUD Inhil Hadiri Gebyar Lomba 17 Agustus di PAUD Kasih Lestari

Sun, 16 Aug 2026 09:23:27 +0700

Tembilahan - Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Katerina Susanti, menghadiri kegiatan Gebyar Lomba 17 Agustus yang digelar PAUD Kasih Lestari Tembilahan, Jumat 14 Agustus 2026.

Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak dalam berbagai perlombaan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Katerina Susanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para ayah dan bunda murid yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan anak-anak. Ia secara khusus mengapresiasi keterlibatan para ayah yang turut hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Menurut Katerina, kehadiran dan keterlibatan ayah dalam kegiatan anak memiliki arti penting dalam membangun kedekatan sekaligus memberikan contoh positif bagi tumbuh kembang anak.

“Peran ayah sangat penting sebagai figur dan teladan bagi anak. Apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh seorang ayah akan menjadi bagian dari pembelajaran bagi anak dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia berharap keterlibatan orang tua, baik ayah maupun bunda, dapat terus ditingkatkan dalam berbagai kegiatan anak. Dukungan keluarga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak.

Katerina juga mengapresiasi pihak PAUD Kasih Lestari yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi anak-anak untuk bermain, belajar, bersosialisasi sekaligus mengenalkan nilai-nilai kebersamaan dan semangat kemerdekaan sejak usia dini.

Tim Karhutla lakukan pemadaman di dua titik kabupaten indragiri hilir

Fri, 14 Aug 2026 12:56:37 +0700

Indragiri Hilir - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Indragiri Hilir mulai terjadi sejak 11 Agustus 2026. Hingga Kamis, 13 Agustus 2026, atau memasuki hari ketiga, api masih menyala di sejumlah titik dan proses pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan.

Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan Karhutla terdiri dari TNI, Polri, BPBD, aparat desa (Abdes), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta masyarakat. Seluruh personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman, pendinginan, dan mencegah api meluas.

Pemadaman dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, dengan luas lahan terbakar diperkirakan kurang lebih 5 hektare. Tim masih melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi tersebut.

Sementara itu, di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, luas lahan terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih 10 hektare. Hingga saat ini api masih menyala dan proses pemadaman terus dilakukan.

Upaya pemadaman di Desa Kuala Sebatu turut diperkuat dengan water bombing menggunakan helikopter BNPB, untuk membantu menjangkau titik api yang sulit ditangani secara langsung dari darat.

Mengingat terdapat dua lokasi yang membutuhkan penanganan, personel tim gabungan dibagi menjadi dua titik pemadaman agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal dan mencegah api meluas.

Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga kondisi di lapangan benar-benar aman dan terkendali.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang rawan terjadi kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan kepada petugas agar dapat ditangani secepatnya dan tidak meluas.

Maulid Nabi di Ponpes Yasin Al-Islami, Bupati Inhil Ajak Perkuat Akhlak Generasi Muda

Thu, 13 Aug 2026 10:30:00 +0700

Tembilahan - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Yasin Al-Islami tidak sekadar menjadi agenda keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menanamkan keteladanan Rasulullah SAW kepada generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Muamar Gaddafi, saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Yasin Al-Islami, Jalan Suhada II RT 02/RW 03, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Rabu 12 Agustus 2026 malam.

Membacakan sambutan Bupati Indragiri Hilir, Muammar mengatakan peringatan Maulid Nabi hendaknya menjadi ruang untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW, sekaligus memperkuat kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

“Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H hendaknya kita jadikan sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya.

Selain memperkuat nilai keagamaan, Muamar juga memberikan apresiasi terhadap Pondok Pesantren Yasin Al-Islami yang terus menghadirkan kegiatan pembinaan keagamaan. Menurutnya, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan dampak positif bagi pembinaan umat. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pembangunan masyarakat Inhil yang religius, berakhlak mulia dan bermartabat.

“Pembinaan keagamaan menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak dan karakter yang baik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Peringatan Maulid semakin istimewa dengan hadirnya ulama asal Mesir, Syekh Asyraf Hamid Al Husaini Al Misri. Dalam tausiyahnya, Syekh Asyraf mengajak jamaah untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui syair pujian yang disampaikannya, Syekh Asyraf menggambarkan Rasulullah SAW sebagai sosok yang membawa hidayah, menjadi teladan bagi umat dan memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT.

“Melalui Muhammad SAW kita memperoleh hidayah. Beliau adalah kekasih dan junjungan kita, yang membawa syafaat serta menjadi pilihan Allah Yang Maha Pencipta,” ungkap Syekh Asyraf dalam syair pujiannya.

Kegiatan yang berlangsung khidmat turut dihadiri Bagian Kesra Setda Inhil, pimpinan Ponpes Yasin Al-Islami, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan santri dan jamaah.

Rangkaian peringatan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk memohon keselamatan, keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat serta Kabupaten Indragiri Hilir.

Sumber : Prokopim Setda Inhil

Masih Minim Partisipasi Warga Kibarkan Merah Putih, Camat Tembilahan Gencarkan Imbauan

Thu, 13 Aug 2026 10:28:52 +0700

TEMBILAHAN — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, partisipasi masyarakat Kecamatan Tembilahan dalam mengibarkan Bendera Merah Putih masih perlu terus ditingkatkan. Sejumlah rumah, toko, dan tempat usaha di wilayah Tembilahan masih ditemukan belum memasang bendera maupun atribut kemerdekaan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Camat Tembilahan ARI SYURIA, SE, M.Si yang terus menggencarkan imbauan kepada masyarakat agar turut menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan memasang Bendera Merah Putih di depan rumah, tempat usaha, perkantoran, pertokoan maupun lingkungan masing-masing.

Camat Tembilahan bersama jajaran juga mengajak para lurah, RT/RW serta tokoh masyarakat untuk ikut mengingatkan dan menggerakkan warga agar tidak melewatkan momentum kemerdekaan tanpa memasang Merah Putih.

“Masih ada beberapa rumah dan tempat usaha yang belum memasang Bendera Merah Putih. Karena itu, kami terus mengimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ini bukan hanya soal memasang bendera, tetapi bagaimana kita menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada bangsa dan negara,” ujar Ari Syuria, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, pengibaran Bendera Merah Putih merupakan bentuk sederhana yang dapat dilakukan seluruh masyarakat untuk memperingati kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar turut mengambil bagian dengan memasang Bendera Merah Putih, umbul-umbul maupun atribut kemerdekaan di depan dan sekitar tempat usaha masing-masing.

“Jangan sampai masih ada rumah, toko atau tempat usaha yang belum memasang Merah Putih. Mari kita bersama-sama membuat Tembilahan semarak dengan Merah Putih. Tidak sulit, tetapi maknanya besar,” tegasnya.

Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Sesuai Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 400.14.1.1/326/SETDA-TAPEM/2026, masyarakat diimbau untuk mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

Camat Tembilahan berharap semakin mendekati puncak peringatan HUT RI ke-81, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengibarkan Merah Putih semakin meningkat.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari rumah kita sendiri, dari tempat usaha kita, dari lingkungan kita. Merah Putih harus hadir di seluruh penjuru Tembilahan sebagai tanda bahwa semangat kemerdekaan masih hidup dan terus kita jaga bersama,” pungkasnya.

Dengan semakin banyaknya Bendera Merah Putih yang berkibar, diharapkan suasana kemerdekaan semakin terasa di tengah masyarakat sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, gotong royong dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Dewan Pers Perbarui KBLI Perusahaan Pers, SPS Riau Sambut Positif

Wed, 12 Aug 2026 10:21:04 +0700

PEKANBARU – Dewan Pers memperbarui ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi badan hukum perusahaan pers. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/VIII/2026 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers menetapkan perusahaan pers wajib memiliki satu KBLI utama. KBLI 58120 atau Penerbitan Surat Kabar ditetapkan sebagai KBLI utama, sementara perusahaan pers dapat memiliki KBLI lainnya sebagai pendukung sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau Saidul Tombang menyambut positif pembaruan tersebut. Menurutnya, penyesuaian KBLI penting untuk mengikuti perkembangan industri media yang semakin dinamis sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan pers dalam menata administrasi badan hukumnya.

“Kami menyambut baik pembaruan KBLI ini. Industri pers terus berkembang dan model bisnis media juga semakin beragam. Karena itu, klasifikasi usaha perusahaan pers memang harus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah,” kata Saidul.

Ia mengatakan perubahan KBLI tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan pergantian nomor administrasi. Menurut Saidul, kebijakan tersebut menjadi momentum bagi perusahaan pers untuk memastikan akta badan hukum, KBLI dan kegiatan usaha benar-benar sesuai.

“Perusahaan pers perlu mengecek kembali dokumennya. Jangan sampai kegiatan usaha sudah berkembang, tetapi KBLI yang tercantum dalam badan hukum masih menggunakan klasifikasi lama yang tidak sesuai lagi,” ujarnya.

Saidul juga meminta perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers tidak perlu khawatir. Dalam ketentuan terbaru, perusahaan yang sudah terverifikasi wajib menyesuaikan KBLI lama dengan KBLI baru paling lambat ketika melakukan pemutakhiran status verifikasi.

Selain KBLI 58120, Dewan Pers mencantumkan KBLI lain yang berkaitan dengan kegiatan pers, antara lain penerbitan jurnal dan berkala, radio analog dan digital, televisi digital, serta aktivitas kantor berita pemerintah dan swasta. Terdapat pula sejumlah KBLI pendukung seperti percetakan, penerbitan buku, produksi video, periklanan dan jajak pendapat.

“Kami berharap kebijakan ini disosialisasikan secara luas, terutama kepada perusahaan pers di daerah. SPS Riau siap ikut mendorong perusahaan pers agar memahami dan menyesuaikan administrasinya. Ini bagian dari upaya membangun perusahaan pers yang sehat, profesional dan tertib tata kelola,” kata Saidul.

DPMD Bersama DPRD Inhil Gelar Rapat Kerja Pansus III Bahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemdes

Wed, 12 Aug 2026 10:20:14 +0700

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) III membahasa tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pemdes).

Rapat kerja itu dihadiri Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Yuliargo, SP, M.Si, Kabid Pemdes Evan Arisandi, SH, Ketua Pansus III DPRD Inhil Padli, S.Pd.I, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) di ruangan Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (11/9/2026).

Kadis PMD Inhil Yuliargo, SP, M.Si mengatakan rapat kerja ini sangat penting dalam rangka menunjukkan komitmen Pemda dalam mewujudkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Rapat ini untuk mematangkan draf regulasi penting bersama anggota dewan sampai dengan tersusunnya Perda untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel," papar Kadis Yuliargo, SP, M.Si.

Pengelolaan Pemdes memegang peranan krusial sebagai fondasi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Regulasi yang matang sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

?"Perda ini nanti mengatur tentang penyelenggaraan Pilkades, aturan dan persyaratan pencalonan, penyelesaian sengketa, hingga aturan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi Pemdes untuk meningkatkan pelayanan," terangnya.

Penyusunan Ranperda ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga yang intensif. Tujuannya agar produk hukum yang dihasilkan nanti benar-benar aplikatif, selaras dengan ketentuan UU yang berlaku, serta mampu menjawab berbagai tantangan riil di lapangan.

Dengan adanya Perda pengelolaan Administrasi Perdes nantinya, Pemdes di Kabupaten Inhil diharapkan memiliki pedoman yang lebih kuat dalam mengelola administrasi kependudukan, arsip, pelaporan, hingga tata kelola keuangan yang bersih demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Karhutla Capai 107 Ribu Hektare, Sekda Inhil Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Kebakaran

Tue, 11 Aug 2026 00:54:49 +0700

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap eskalasi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

Bupati Inhil Herman, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Tantawi Jauhari, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Eskalasi Karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran Forkopimda dari berbagai daerah di Indonesia.

Rapat koordinasi digelar secara virtual pada Senin (10/8/2026). Sekda Inhil mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait dari Bilik Video Conference Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil.

Dalam pemaparannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107.000 hektare. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah meluasnya wilayah terdampak.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat operasi udara melalui Satgas Udara dengan mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mendukung penanganan karhutla.

“Dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” ujar Djamari.

Selain operasi udara, pemerintah juga memperkuat Satgas Darat yang bertugas melakukan penanganan langsung di lapangan, termasuk pemadaman dan pengendalian titik api.

Riau Masuk Enam Provinsi Rawan

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat turut memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi. Terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian utama, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau.

“Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau,” kata Djamari.

Masuknya Riau dalam daftar daerah yang mendapat perhatian khusus menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Sekda Inhil Tantawi Jauhari menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, dunia usaha hingga masyarakat.

“Sinergi semua pihak diperlukan mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran, sehingga dampak karhutla dapat diminimalkan,” ujar Tantawi.

Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran serta memperkuat koordinasi antarpihak apabila ditemukan titik api.

Tantawi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebiasaan tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca mendukung penyebaran api.

Ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran kepada petugas terkait, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Pencegahan jauh lebih penting. Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan kewaspadaan dan kerja sama seluruh pihak, kita dapat menekan risiko serta dampak karhutla di Inhil,” tutup Tantawi.

Jelang HUT ke-81 RI, Camat Tembilahan Ajak Warga Kibarkan Bendera Merah Putih di Depan Rumah

Mon, 10 Aug 2026 20:09:18 +0700

TEMBILAHAN – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Kecamatan Tembilahan mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyemarakkan momentum kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing.

Pengibaran Bendera Merah Putih tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Camat Tembilahan, Ari Syuria, mengimbau masyarakat di wilayah Kecamatan Tembilahan untuk memasang dan mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama bulan kemerdekaan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Tembilahan untuk bersama-sama menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing. Ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara sekaligus wujud partisipasi masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan,” ujar Ari.

Ia mengatakan, semarak kemerdekaan tidak hanya terlihat dari berbagai kegiatan dan perlombaan, tetapi juga dapat dimulai dari hal sederhana di lingkungan tempat tinggal. Pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih semarak sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat.

“Tidak harus dengan kegiatan yang besar. Dengan memasang Bendera Merah Putih di depan rumah saja, kita sudah ikut mengambil bagian dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi,” katanya.

Ari juga mengajak para lurah di wilayah Kecamatan Tembilahan untuk turut menyosialisasikan imbauan tersebut kepada masyarakat, sehingga semangat menyambut HUT ke-81 RI dapat dirasakan hingga ke lingkungan permukiman.

Pengibaran Bendera Merah Putih ini juga menindaklanjuti arahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 400.14.1.1/326/SETDA-TAPEM/2026 tertanggal 20 Juli 2026 tentang penyampaian tema, logo dan partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Dalam surat tersebut, Bupati Indragiri Hilir H. Herman menginstruksikan agar Bendera Merah Putih dikibarkan secara serentak di lingkungan masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

Selain pengibaran Bendera Merah Putih, pemerintah juga mendorong pemasangan dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho maupun hiasan lainnya dengan menggunakan tema dan identitas visual resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir turut mengajak masyarakat untuk mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa gotong royong, aksi sosial, kepedulian lingkungan, kegiatan pendidikan, olahraga, seni dan budaya, serta berbagai aktivitas positif lainnya.

Melalui semangat kebersamaan tersebut, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan, solidaritas sosial dan kecintaan terhadap bangsa, dimulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal masing-masing.

“Mari kita semarakkan bulan kemerdekaan ini bersama-sama. Kita kibarkan Merah Putih di depan rumah, kita jaga semangat kebersamaan, dan kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat,” tutup Ari.

DPD PW MOI Inhil dan MPKN akan Surati Kementerian Soal Kepastian Harga Kelapa

Sun, 09 Aug 2026 21:14:31 +0700

INHIL — DPD PW MOI Inhil dan Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) berkomitmen akan terus memperjuangkan nasib petani kelapa di Kabupaten Indargiri Hilir ditengah anjloknya harga komoditas tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan, PW MOI Inhil dan MPKN akan berkirim surat ke beberapa kementrian terkait, guna menindaklunjuti persoalan yang dihadapi oleh para petani kelapa.

"Insya allah MOI Inhil dan MPKN akan berkirim surat resmi kepada kementrian terkait dalam waktu dekat, " kata Fitra Minggu, 09/08/2026.

Namun Fitra belum merinci perihal apa saja yang akan di kirimkan kepada kementrian. Menurutnya ada beberapa perihal yang akan di sampaikan sebagai lampiran nantinya.

"Saat ini kita masih dalam tahap awal pengumpulan data, nanti akan kita sampaikan kepada publik apa saja yang kita lampirkan, " lanjutnya.

Soal apakah surat resmi yang nantinya akan dikirimkan oleh MOI Inhil dan MPKN akan ditindaklanjuti oleh kementrian, Fitra optimis hal tersebut akan menjadi atensi oleh pemerintah pusat.

"Dengan dukungan MPKN sebagai organisasi yang mewadahi perjuangan nasib para petani kelapa di jakarta, kami yakin dan optimis permohonan kami akan di tindak lanjuti," pungkasnya.

Diketahui MPKN telah berdiri sejak tahun 2024 silam dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0006954. AH. 01.07 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2024 oleh Menteri Hukum dan HAM. Organisasi yang mewadahi petani kelapa tersebut dimotori oleh M. Said Bakhri sebagai ketua umum MPKN bersama seorang purnawirawan jenderal bintang dua serta beberapa pendiri lainnya.

"Kita optimis meskipun baru 2 tahun berdiri organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan nasib petani kelapa di kabupaten Indragiri hilir, apalagi ketua umum MPKN adalah putra asli inhil yang telah lama meniti karir di jakarta," tutup Fitra.

Perjuangkan Nasib Petani Kelapa, PW-MOI Inhil akan Berkolaborasi dengan MPKN

Sun, 09 Aug 2026 21:13:36 +0700

INDRAGIRI HILIR, RIAU – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana membangun sinergi bersama Perkumpulan Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) yang berkantor di Jakarta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua DPD PW-MOI Inhil, Fitra Andriyan, mengatakan sinergi bersama MPKN diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyuarakan aspirasi petani kelapa, khususnya terkait kepastian dan perlindungan harga komoditas kelapa di tingkat petani.

" Kondisi petani kelapa hari ini sudah sangat mengkhawatirkan, terutama dengan terus merosotnya harga kelapa di tingkat petani. Bahkan, berdasarkan kondisi yang kami temui di lapangan, harga kelapa saat ini sudah berada di bawah Rp2.000 per kilogram. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari komoditas kelapa," ujar Fitra, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Fitra, persoalan harga kelapa perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan solusi yang berkelanjutan, tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada komoditas kelapa dikhawatirkan semakin berat.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi petani kelapa di Indragiri Hilir. Dibutuhkan kemauan politik dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar kepentingan petani dapat benar-benar terakomodir," katanya.

Selain persoalan harga, Fitra juga mendorong adanya keterbukaan dan validitas data terkait perdagangan serta ekspor komoditas kelapa. Menurutnya, data yang akurat dan dapat diverifikasi penting untuk memastikan tata niaga komoditas kelapa dapat dipantau secara transparan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Validitas data kelapa yang diperdagangkan dan diekspor perlu dapat diverifikasi. Hal ini penting menjadi perhatian bersama karena menyangkut tata niaga komoditas kelapa, perekonomian masyarakat, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara," tegasnya.

Fitra menambahkan, ke depan PW-MOI Inhil bersama MPKN berencana menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

"Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan respons positif dari MPKN untuk membangun sinergi dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa. Semoga langkah ini dapat memberikan hasil yang positif dan membuat persoalan petani kelapa di Indragiri Hilir semakin mendapat perhatian dari pemerintah pusat," tutup Fitra.

PW-MOI Inhil berharap kolaborasi dengan MPKN nantinya dapat menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, termasuk penguatan perlindungan harga, peningkatan kesejahteraan petani, serta terciptanya tata niaga kelapa yang transparan dan berkeadilan.

Wabup Inhil Ajak Masyarakat Bermunajat dalam Doa Bersama Tolak Bala

Fri, 07 Aug 2026 10:41:28 +0700

Tembilahan– Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Doa Bersama Tolak Bala yang digelar di halaman Rumah Dinas Wakil Bupati, Jalan Swarna Bumi, Tembilahan, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang dihadiri alim ulama, unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten Inhil, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, Camat Tembilahan, Baznas Inhil, tokoh masyarakat, serta tamu undangan tersebut diawali dengan sholat Magrib berjamaah, dilanjutkan sholat hajat, pembacaan Surah Yasin, doa Bulan Safar Tolak Bala, dan diakhiri dengan sholat Isya berjamaah.

Wakil Bupati Yuliantini mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Bulan Safar sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menurutnya, doa bersama merupakan ikhtiar batin dalam memohon perlindungan, keselamatan, serta keberkahan agar Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa dijauhkan dari berbagai bala, bencana, dan musibah.

"Melalui doa bersama ini, mari kita memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, serta dijauhkan dari segala bentuk bala dan musibah. Semoga ikhtiar yang kita lakukan malam ini membawa kebaikan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai," ujarnya.

Yuliantini juga menyinggung peristiwa serangan monyet yang menyebabkan sejumlah warga di wilayah Parit 13 dan Parit 14 menjadi korban. Ia mengapresiasi seluruh tim yang telah berhasil menangkap seekor monyet yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Namun demikian, kepastian identitas satwa tersebut masih menunggu hasil identifikasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan Kabupaten Indragiri Hilir agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa aman, damai, sejahtera, serta berada dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini," tambahnya.

Pemkab Inhil Imbau Warga Waspada Gangguan Monyet Liar dan Tidak Sebarkan Informasi Hoaks

Wed, 05 Aug 2026 14:26:21 +0700

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan monyet liar yang belakangan terjadi di wilayah Kecamatan Tembilahan. Masyarakat juga diminta tetap tenang, mengutamakan keselamatan, serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil, Junaidi Ismail, mengatakan hingga Rabu (5/8/2026), tercatat sebanyak 17 warga dilaporkan menjadi korban serangan monyet liar. Pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan penanganan dan pemantauan di lapangan guna mencegah bertambahnya korban.

Menurut Junaidi, kondisi tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat, terutama dalam memberikan informasi yang akurat mengenai keberadaan maupun pergerakan monyet liar.

Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial dan aplikasi percakapan.

Junaidi mencontohkan adanya informasi yang sempat beredar mengenai seorang bayi di kawasan Jalan CWC yang disebut menjadi korban serangan monyet. Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut dipastikan tidak sesuai dengan fakta.

“Bayi yang diberitakan menjadi korban serangan monyet di Jalan CWC sebenarnya tidak diserang monyet. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bayi tersebut mengalami insiden terjatuh atau terpeleset di kamar mandi,” ujar Junaidi.

Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum diketahui sumber dan kebenarannya. Informasi yang belum terverifikasi, menurutnya, dapat memicu kepanikan serta memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi kepada pihak yang berwenang sebelum membagikan atau menyebarkannya. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan keresahan dan kepanikan,” tegasnya.

Junaidi juga meminta warga yang melihat keberadaan monyet liar atau memiliki informasi yang dapat membantu proses penanganan agar segera melaporkannya kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil maupun Pemerintah Kecamatan Tembilahan.

Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Syuria mengimbau masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, terutama ketika beraktivitas di kawasan yang sebelumnya dilaporkan menjadi lokasi kemunculan atau serangan monyet liar.

Menurutnya, penanganan gangguan satwa liar membutuhkan koordinasi serta keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengikuti arahan petugas dan memberikan informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan membantu petugas dengan memberikan informasi yang akurat. Jangan sampai informasi yang tidak jelas kebenarannya justru menimbulkan kepanikan baru,” kata Ari Syuria.

Ari juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan empati kepada warga yang menjadi korban. Menurutnya, para korban merupakan masyarakat yang sedang mengalami musibah dan membutuhkan perhatian serta kepedulian, bukan menjadi bahan spekulasi maupun penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan koordinasi dan upaya penanganan gangguan monyet liar akan terus dilakukan bersama instansi terkait. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila melihat keberadaan monyet liar atau menemukan informasi yang dapat membantu petugas dalam proses penanganan.

Dengan kewaspadaan, kerja sama, serta penyampaian informasi yang bertanggung jawab, diharapkan penanganan gangguan monyet liar di Kecamatan Tembilahan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.