TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Aula Kantor Bapperida Inhil, Senin (25/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Inhil Herman bersama Kepala Kejari Inhil Sugito sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis kepastian hukum.
Kesepakatan bersama tersebut mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum hingga tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhil juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejari Inhil terkait penanganan persoalan hukum dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan penataan aset daerah.
“MoU ini merupakan payung besar. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih spesifik sesuai kebutuhan dan persoalan di lapangan,” ujar Herman.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari pengamanan aset, penataan kawasan perdagangan, hingga penguatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah.
Herman menilai keterlibatan aparat penegak hukum penting agar setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Apapun yang dilakukan pemerintah harus transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Karena itu, sinergi dengan kejaksaan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum optimal. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan dan penertiban terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
“Pajak daerah harus menjadi perhatian serius. Ini berkaitan langsung dengan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Inhil berharap penanganan persoalan hukum, pengamanan aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif, tertib dan akuntabel.
