BACE - Indonesia merupakan rumah bagi ribuan spesies endemik, dari orangutan Tapanuli di Sumatera, badak Jawa dan badak Sumatera, hingga rusa Bawean, gajah Sumatera, dan berbagai primata Sulawesi. Namun, data terbaru menunjukkan satwa-satwa ini berada di ambang kepunahan.
Deforestasi, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tambang, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang belum berpihak pada kelestarian lingkungan membuat habitat satwa makin terdesak.
Menurut IUCN Red List (2026), lebih dari 48.600 spesies di dunia terancam punah, termasuk mamalia, burung, amfibi, dan spesies laut. Sekitar 61% populasi burung global menurun, sebagian besar akibat hilangnya hutan tropis.
Di Indonesia, kerusakan hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memaksa satwa keluar dari habitatnya, meningkatkan risiko kepunahan dan konflik dengan manusia.
Beberapa satwa endemik yang paling terancam termasuk orangutan Tapanuli, yang populasinya kini kurang dari 800 individu (2025), badak Jawa yang hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, serta gajah Sumatera yang terus terdesak akibat hilangnya hutan primer.
Aktivitas tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan perkebunan skala besar mempercepat laju deforestasi.
Laporan WALHI Nasional (2025) mencatat hilangnya lebih dari 10.000 hektare hutan di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, yang juga berdampak pada banjir bandang dan longsor.
Kerusakan hutan tropis Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, seperti ditegaskan WWF Indonesia (2025) dan Greenpeace Indonesia (2024), mempercepat hilangnya habitat satwa endemik.
Beberapa inisiatif perlindungan dari BKSDA dan lembaga konservasi memang ada, tetapi tekanan terhadap habitat satwa sangat besar.
Satwa endemik yang kehilangan rumah dipaksa mencari makanan di wilayah berbahaya, memperlihatkan dampak nyata dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang belum berpihak pada konservasi.
Krisis ini bukan hanya masalah satwa, tetapi juga krisis ekologis dan sosial. Hilangnya tutupan hutan meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih bagi masyarakat di hilir.
Kebijakan pemerintah dalam beberapa kasus masih memberi ruang besar bagi korporasi membuka hutan kritis tanpa mempertimbangkan risiko ekologis jangka panjang.
Publik, termasuk netizen, memegang peran strategis. Kesadaran, advokasi, dan dukungan masyarakat dapat menjadi pengawas kebijakan, menekan pihak berwenang untuk menegakkan aturan pro-lingkungan, serta memperkuat perlindungan habitat kritis.
Dengan masyarakat bersatu, kebijakan bisa diarahkan untuk memberi ruang hidup aman bagi satwa, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan generasi mendatang masih bisa melihat hutan hijau serta satwa endemik bermain di habitatnya.
Satwa endemik Indonesia kini berada dalam kondisi darurat. Dukungan publik yang kompak adalah kunci untuk menyelamatkan hutan dan satwa liar dari kepunahan.
Saatnya masyarakat bergerak bersama, menuntut transparansi perizinan, mendorong penguatan kawasan lindung, dan memastikan setiap keputusan pemerintah sejalan dengan kelestarian alam. Satwa dan hutan menunggu langkah kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan Indonesia.
Penulis: Zainal Arifin Hussein (Dosen Ekonomi UNISI/Pemerhati Lingkungan & Sosial)
