TEMBILAHAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengambil pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar menjadi topik utama dalam Diskusi Terbuka yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Diskusi bertema “Pinjaman Rp200 Miliar Pemda Inhil: Solusi Pembangunan atau Potensi Krisis Fiskal?” ini berlangsung interaktif di Mahkota Kopi, Tembilahan, pada Minggu (7/12/2025) malam.
Acara tersebut menghadirkan narasumber utama, yaitu Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, serta dua akademisi, Zainal Arifin Hussein dan Dr. Ahmad Rifai.
Penegasan Bupati Herman: Transparansi dan Risiko Pinjaman
Bupati Herman menegaskan komitmen Pemda Inhil untuk bersikap terbuka terhadap pembahasan anggaran daerah. Ia bahkan berharap dialog publik seperti ini, yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat, dapat menjadi agenda rutin tahunan.
Menanggapi keraguan publik bahwa rencana pinjaman daerah tidak tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bupati Herman menjelaskan bahwa pinjaman tersebut akan mendukung visi dan delapan misi pembangunan yang sudah termuat di RPJMD.
“Visi pertanian berkelanjutan itu sudah tertuang di RPJMD. Infrastruktur, pendidikan, rumah sakit, hingga perkebunan semuanya menjadi bagian dari pembangunan daerah,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa pinjaman sebesar Rp200 miliar telah melalui pertimbangan risiko yang matang dan akan digunakan sesuai ketentuan, yaitu hanya untuk belanja modal. Ia menambahkan bahwa tanpa langkah strategis seperti pinjaman, daerah berpotensi mengalami defisit.
Respons Isu Pengadaan Kendaraan Dinas
Dalam sesi tanya jawab, Bupati Herman juga menjawab isu terkait pengadaan kendaraan dinas, menegaskan bahwa seluruh proses mengikuti regulasi dan batasan teknis yang ditetapkan, termasuk spesifikasi CC kendaraan.
“Pengadaan mobil itu diatur sekian CC, bukan sesuka hati. Speedboat itu juga sudah lama, digunakan untuk menjamu tamu. Jika memang tidak diperlukan, maka tidak perlu dilanjutkan,” ungkapnya.
Di sektor perkebunan, Bupati Herman memastikan upaya serius pemerintah dalam memajukan kelapa, yang dibuktikan dengan kesuksesan mendapatkan alokasi 15.000 hektare perbaikan kebun kelapa dari Kementerian Pertanian untuk tahun depan.
Komitmen DPRD Mengawal Anggaran
Di sisi lain, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal ketat seluruh proses penganggaran, termasuk pinjaman daerah, agar tetap selaras dengan RPJMD yang disepakati.
“Kami Banggar hari ini mengawal, dan menyelamatkan Pak Bupati. Pembahasan KUAPPAS tahun ini berpegangan pada RPJMD. Insyaallah kami kawal semua ini,” ujar Iwan Taruna, seraya menyebut bahwa masukan dari peserta diskusi menjadi catatan penting bagi DPRD.
Diskusi yang dipandu oleh aktivis Saipudin Ikhwan sebagai moderator ini berlangsung dinamis hingga akhir, dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta.
