TEMBILAHAN – Angka prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mencapai 25%, menempatkan daerah ini di posisi tertinggi se-Provinsi Riau. Merespons kondisi darurat ini, Bupati Inhil Herman mendesak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memperkuat kolaborasi dan mengambil tindakan nyata demi menanggulangi persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak tersebut.
Keresahan ini diungkapkan Bupati Herman saat membuka kegiatan Publikasi Stunting dan Advokasi Lintas Sektor di Aula Kantor Bappeda Inhil pada Jumat (28/11) pagi.
Desakan untuk Aksi Nyata dan Sinergitas
Bupati Herman menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan harus diterjemahkan menjadi aksi di lapangan.
"Kita harus serius memikirkan gizi anak-anak kita dan melakukan pencegahan stunting sedini mungkin, karena stunting dapat menghambat perkembangan dan mengganggu kesehatan mereka hingga dewasa. Penanggulangan pun tak cukup dengan teori saja, harus ada tindakan nyata," tegas Herman.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga. Ia mengingat bahwa prevalensi stunting di Inhil pernah berada di angka 18,8% dan optimistis angka 25% ini bisa diturunkan jika semua pihak bekerja sama.
"Tolong untuk Dinas dan lembaga yang berwenang perkuat sinergitas dan peran masing-masing, jangan saling lempar tanggung jawab. Mari sama-sama kita bekerja untuk menanggulangi persoalan ini," imbuhnya.
Dukungan Lintas Sektor yang Dibutuhkan
Kegiatan publikasi dan advokasi ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Inhil Katerina Susanti Herman, Wakil Direktur I Bidang Akademik Poltekkes Kemenkes Riau, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pimpinan OPD, Baznas, Tenaga Kesehatan, dan unsur terkait lainnya.
Dalam rangka percepatan penanganan, Bupati menggarisbawahi beberapa dukungan lintas sektor yang harus diwujudkan:
• Dukungan Pendanaan: Penguatan alokasi dana dari APBD, CSR, Baznas, Dana Desa, dan sumber lainnya.
• Penguatan Layanan Kesehatan: Peningkatan kapasitas dan peran Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga.
• Aksi di Masyarakat: Perbaikan gizi, edukasi dan penyuluhan kesehatan yang masif.
• Infrastruktur Dasar: Perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air minum yang aman.
• Pengawasan: Penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
Bupati berharap para peserta dapat mencerna materi dengan maksimal agar upaya kolektif penurunan angka stunting tertinggi di Riau ini dapat segera terwujud.
