BACE.CO.ID, INHIL - Pemilihan kepala daerah diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang kompeten, jujur, dan berpihak pada kepentingan
rakyat, untuk mewujudkannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Jika nantinya kita terlanjur telah memilih pemimpin di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang tidak berkompeten. Maka kemungkinan terburuk yang akan kita rasakan.
Kepala daerah yang tidak kompeten cenderung membuat kebijakan dan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Dan Pemimpin yang tidak kompeten umumnya tidak memiliki visi dan strategi pembangunan yang terarah.
Pembangunan akan berjalan setengah-setengah dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kepala daerah yang tidak kompeten cenderung mengelola anggaran secara tidak efisien dan kurang transparan.
Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan minimnya dampak yang dirasakan masyarakat. Dan kepemimpinan yang tidak kompeten biasanya diikuti dengan buruknya kualitas layanan publik, seperti lambatnya pengurusan administrasi, kurangnya respons terhadap pengaduan masyarakat, dan tidak adanya inovasi dalam pelayanan.
Pemimpin yang tidak kompeten sering kali disertai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan yang adil dan merata.
Dampak buruk di atas dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan mempersulit upaya pemerintah untuk membangun kerja sama dan partisipasi masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguatan sistem pengawasan, hingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan kualitas kepemimpinan daerah yang kompeten dan berpihak pada kepentingan rakyat dapat diwujudkan.
Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, bisa berpikir dengan tenang, sabar dan inovatif. Selain itu, pemimpin juga harus kreatif dan penuh dengan energi positif. Ditambah dengan kejujuran, kemampuan komunikasi dalam pengambilan keputusan yang baik, dan menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan.
Mengutip pernyataan Jim Rohn:
The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly. By: Jim Rohn
Artinya: Tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tetapi tidak kasar; menjadi baik tetapi tidak lemah; berani tetapi tidak mengganggu; bijaksana tetapi tidak malas; rendah hati tetapi tidak memamlukan; bangga tetapi tidak sombong; memiliki humor tetapi tidak nampak bodoh. By: Jim Rohn
Dengan memiliki pemimpin yang visioner, transformatif, dan berorientasi pada pengembangan masyarakat, kabupaten dapat mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera bagi petani kelapa, nelayan, dan seluruh warganya. Proses pencarian dan seleksi pemimpin yang solutif ini harus dilakukan secara cermat dan transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Menemukan Pemimpin Yang Solutif Untuk Masa Depan
Baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana menemukan pemimpin yang solutif untuk masa depan kabupaten dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kelapa serta nelayan.
Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
1. Visi Strategis untuk Pembangunan Daerah
Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk kemajuan kabupaten, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Visi tersebut harus mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kelapa dan nelayan, sebagai prioritas utama. Visi harus dirumuskan melalui proses konsultasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
2. Kepemimpinan Transformatif
Pemimpin yang solutif harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang transformatif, dapat menginspirasi dan memobilisasi masyarakat untuk mencapai perubahan positif.
Mereka harus mampu menjadi agen perubahan, mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor. Pemimpin tersebut juga harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat.
3. Fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pemimpin yang solutif harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, terutama petani kelapa dan nelayan. Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan harus menjadi prioritas. Upaya ini akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan daerah, seperti sektor pertanian kelapa dan perikanan. Serta membangun rantai pasok yang efisien. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pemimpin yang solutif harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Mendorong pemerataan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.
Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani dan Nelayan
Anthony Robbins dalam tulisannya menyatakan:
“Pemimpin menghabiskan 5% waktu mereka untuk mengatasi masalah dan 95% waktunya pada solusi."
Sebagai Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani dan Nelayan ada beberapa langkah penting yang dapat dipertimbangkan oleh kepala daerah terpilih.
1. Pemetaan Komprehensif Kondisi Petani Kelapa dan Nelayan
Melakukan survei dan analisis mendalam tentang tantangan, kebutuhan, serta potensi petani kelapa dan nelayan di daerah. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Mengidentifikasi permasalahan kunci yang dapat diselesaikan melalui pendekatan kepemimpinan solutif.
2. Mendorong Keterlibatan Aktif Petani Kelapa dan Nelayan
Membangun komunikasi dua arah dan kolaborasi erat dengan asosiasi/kelompok petani kelapa dan nelayan.. Mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan monitoring program. Memastikan umpan balik dan masukan dari petani kelapa dan nelayan menjadi dasar bagi kebijakan.
3. Solusi Inovatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Menggandeng pakar, peneliti, dan praktisi terkait untuk mengembangkan solusi spesifik kebutuhan petani kelapa dan nelayan. Mengidentifikasi dan menerapkan teknologi, teknik budidaya, dan manajemen usaha yang efektif. Memastikan solusi yang ditawarkan sesuai dengan konteks lokal dan dapat diadopsi.
4. Pengembangan Ekosistem Pendukung
Membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan penyedia jasa. Memperkuat akses petani kelapa dan nelayan terhadap input produksi, permodalan, dan pemasaran yang lebih baik. Mendorong pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan
Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur terkait kesejahteraan petani kelapa dan nelayan. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk menyempurnakan dan memperluas inisiatif kepemimpinan
solutif.
Dan pada akhirnya untuk menemukan pemimpin yang solutif, penting untuk memilih individu yang memiliki kompetensi teknis, kemampuan inovatif, dan jiwa kepemimpinan yang kuat.
Mereka harus mampu membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan menerjemahkan masukan masyarakat menjadi solusi konkret. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan kesejahteraan petani kelapa dan nelayan dapat
meningkat secara signifikan.
Menemukan calon pemimpin yang berkualitas, dengan pemilih yang cerdas, dan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Adalah tiga pilar utama terkait untuk mendukung pencapaian tujuan pilkada sebagai jembatan menuju kesejahteraan rakyat.
Jika rakyat merasa butuh pemimpin atau bupati, mereka seharusnya mau memperjuangkan kualitas pemimpin yang ideal dengan memilih mereka di TPS, meskipun ada iming-iming dan faktor lainnya.
Sebaliknya, jika pemimpin atau bupati memerlukan rakyat sebagai pemilih, politik transaksional dan politik uang akan muncul.Interpretasi yang salah dari pernyataan tersebut diatas akan menyebabkan perilaku
politik yang berbeda.
Penulis: Edi Susanto, SE., MM (Dosen Sumber Daya Manusia Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Indragiri-Tembilahan)
