INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman mengikuti pembinaan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang diikuti secara virtual bersama Sekretaris Daerah Tantowi Jauhari ini membahas strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan bahwa Pemkab Inhil tetap memprioritaskan belanja wajib dalam APBD 2026, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Belanja wajib harus tetap terpenuhi sesuai ketentuan, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengembangan sektor unggulan.
Salah satu yang disorot adalah potensi hilirisasi kelapa sebagai kekuatan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir.
Tidak hanya itu, potensi retribusi jasa pelabuhan juga dinilai dapat menjadi sumber PAD baru, mengingat Inhil merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas transportasi air yang tinggi.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kemendagri juga meminta Pemkab Inhil fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pendekatan berbasis data (by name by address).
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan didorong untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda melalui program sertifikasi.
Bupati Herman menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan APBD 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.