INHIL – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun anggaran 2027 di Aula Bappeda Inhil, dengan melibatkan berbagai unsur daerah.
Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan desa dan kecamatan.
Musrenbang menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah, sekaligus tahap akhir dari proses perencanaan yang telah dimulai dari tingkat desa dan kecamatan.
Sekretaris Daerah Inhil, Tantowi Jauhari, mewakili Bupati Herman, menyampaikan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan secara berjenjang.
“Proses perencanaan dimulai dari desa, kecamatan, hingga Musrenbang kabupaten sebagai forum finalisasi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Inhil menetapkan arah pembangunan tahun 2027 melalui konsep “Inhil Hebat” yang mencakup delapan prioritas utama, yakni:
- ekonomi,
- infrastruktur,
- sumber daya manusia,
- desa,
- pendidikan,
- kesehatan,
- birokrasi,
- dan lingkungan.
Dari unsur adat, LAMR Inhil menyatakan dukungan terhadap penyusunan RKPD, dengan catatan program yang dirancang tetap berpihak pada masyarakat serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
“Kami mendukung penuh, namun pembangunan harus tetap memperhatikan adat dan kepentingan masyarakat,” ujar perwakilan LAMR.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Junaidi, menegaskan pentingnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, Pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang harus diakomodir dalam program pemerintah.
“Pokir DPRD adalah suara masyarakat, sehingga harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan diharapkan dapat diselaraskan menjadi kebijakan yang tepat sasaran guna mendorong pembangunan Indragiri Hilir yang lebih maju dan sejahtera pada 2027.