TEMBILAHAN – Mewakili Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Sekretaris Daerah (Sekda) Tantawi Jauhari menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Inhil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asmadi bersama Ketua DPRD Iwan Taruna, Senin (28/9/2026) malam.
Menanggapi masukan fraksi-fraksi, Sekda menegaskan bahwa Pemkab Inhil berfokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pemungutan berbasis digital, serta pengawasan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
"Kami juga meningkatkan kerja sama dengan BPN dan PT Pos Indonesia, mengembangkan sistem Split Payment bersama Bank Riau Kepri Syariah, serta memperbarui aplikasi E-PAD dan E-PBB. Semua ini membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang kuat untuk memperkokoh fiskal daerah," ujar Tantawi Jauhari.
Sektor belanja daerah, lanjutnya, diprioritaskan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan menggerakkan perekonomian dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran.
"Fokus utama kami adalah pemenuhan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan UMKM terus didorong melalui peningkatan produktivitas, penyediaan sarana-prasarana, akses pasar, serta pemberdayaan ekonomi warga," tambahnya.
Sekda menegaskan, Pemkab Inhil sependapat dengan DPRD bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.